BeritaGresik.com – Empat Anggota DPRD Gresik Dapil Bawean gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024 untuk wilayah Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean, di Pendopo Kecamatan Sangkapura, Kamis (16/2/2023).
Turut hadir anggota DPRD Gresik Dalil Bawean M Lutfi Dhawam, Camat Sangkapura M Syamsul Arifin, Pejabat Forkopimcam, Para Kepala Desa, beserta tiga anggota DPRD Dapil Bawean lainnya, Kepala Bapedda Gresik Misbahul Munir, yang hadir melalui zoom karena terkendala transportasi laut, akibat cuaca buruk.
Dalam paparannya Camat Sangkapura M Syamsul Arifin mengatakan, Musrenbang tahun 2024 Kecamatan Sangkapura dianggarkan Rp 1,7 M untuk peningkatan sarana wisata desa dan sarana sampah Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), di masing-masing 17 desa se Kecamatan Sangkapura.
“Dari data yang sudah dianggarkan hanya satu desa yang tidak mendapatkan anggaran Musrenbang tersebut, Desa Pudakit Timur. Anggarannya setiap desa masing-masing mendapatkan Rp 100 juta untuk pembangunan sarana wisata dan sarana sampah,” ucapnya.
Mantan Sekcam Sangkapura tersebut, pihaknya tidak menampik butuh penanganan serius, tentang penanganan banjir di Pulau Bawean. Selain itu, juga pembangunan Drainase, tembok penahan tanah (TPT) dan pembangunan lainnya akan diakomodir di masing-masing desa. Melalui anggaran Desa. Juga pengendalian penebangan kayu yang semakin marak di Kecamatan Sangkapura.
“Kami juga butuh UPT kehutanan. Agar agar koordinasi tentang pengendalian hutan bisa teratasi,” ujarnya.
Pihaknya juga, meminta prioritas pembangunan Kecamatan. Mulai Pendopo hingga ruang pelayanan. Bahkan, pihaknya sudah mendatangkan konsultan. Dengan total anggaran Rp. 4, 5 M untuk pembangunan kantor Kecamatan.
Anggota DPRD Gresik Dapil Bawean M Lutfi Dhawam mengatakan, rehabilitasi kantor Kecamatan nantinya dianggarkan di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2024.
“Dua tahun terakhir, beberapa desa sudah melaksanakan Bank Sampah di beberapa desa. Oleh karena itu dalam Musrenbang yang diprioritaskan sektor TPS3R. Nantinya pihak desa juga bisa meminta tanbahan anggrana dari pokok pikiran (pokir) kalangan Dewan,” ucapnya.
Menurut dia, yang penting dalam skala tahun 2023 ini, segera dilakukan normalisasi anak sungai di Pulau Bawean. Sebab, hal tersebut bisa meminimalisir banjir di Pulau Bawean.
“Kami di legislatif sudah sejak tahun 2021 kemarin, meminta alat berat ekskavator kecil untuk kebutuhan sungai dikeruk dan dilebarkan. Dua tahun kita ngemis Pemda tidak ada tindakan. Tolong Pemda melihat betul kondisi ini. Nantinya alat tersebut ke Bawean satu sampau dua bulan untuk menanggulangi banjir di Bawean,”jelasnya.
Maka, lanjut dia tidak heran masyarakat Bawean dianggap anak tiri oleh Kabupaten Gresik. Pasalnya, saat terjadi darurat bencana, seperti banjir tidak ada tindakan dari Pemerintah.
Sebaliknya, anggota DPRD Dapil Bawean lainnya Musa. Normalisasi sungai tidak harus menunggu bantuan anggaran Pemda. Pihak desa bisa melakukan normalisasi anak sungai. Dalam hal penanganan banjir.
“Nantinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Gresik juga membantu memotori (penggerak) penanganan sungai di masing-masing desa yang rawan banjir di Bawean,” katanya.
Bahkan, pihaknya merekomendasikan infrastruktur untuk penyediaan air bersih di masing-masing desa. Karena hal ini, menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Baik petani, nelayan warga dan pariwisata. Mengingat Pulau Bawean juga semakin geliat ekonomi sektor wisatanya.
Lain halnya dengan anggota Dewan Dapil Bawean Miftahol Jannah. Perempuan kelahiran Desa Daun itu, menyebut program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penanggulangan sampah di Bawean dan banjir Bawean.
“Selain Banjir, juga menjadi prioritas pembangunan Pasar di Kecamatan Sangkapura maupun Kecamatan Tambak. Karena kedua tempat ekonomis tersebut, sudah tidak layak. Dan perlu anggaran. Juga ada beberapa rumah warga yang tidak layak juga menjadi perhatian dalam rapat pembahasan Musrenbang ini. Sehingga RKPD bisa difokuskan problem di masyarakat,” paparnya.
Hal demikian, juga disampaikan oleh Bustami Khazim anggota DPRD Dapil Bawean. Program pembangunan di daerah, apa yang telah dirumuskan sesuai RPJMD Visi Misi Bupati Gresik. Mulai dari Desa sampai Kecamatan.
“Kita selaraskan baik di dunia Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Pelayanan, hingga transportasi Kapal,” ujarnya.
Untuk penanganan sampah, lanjut dia pihaknya saat menjadi anggota Komisi I DPRD Gresik sudah mengawal pembebasab lahan untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bawean. Namun, kini yang lebih urgen, banyaknya bencana di Bawean.
“Untuk itu, butuh penanganan secara serius banjir di Bawean. Kami minta ada Upt BPBD agar laporan bencana alam di Bawean bisa ditangani. Baik itu laporan dan mitigasi bencana,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapedda Gresik Misbahul Munir usulan priortas Musrenbang pada 2024 terdapat tiga bidang. Pengelolaan sampah, taman, dan pariwisata desa. Sedangkan untuk infrastruktur air minum dan Kantor Kecamatan akan segera dianggarkan dalam program selanjutnya.
“Usulan kami prirotas kebutuhan antar desa. Bukan hanya setiap desa,” ucapnya.
“Usulan kegiatan Musrenbang ini melalui pendekatan partisipatif, menampung aspirasi masyarakat, pendekatan top down usulan dari Desa, pendekatan politik atau usulan jalur politik anggota DPRD terpilih. Menjadi pokok pikiran (Pokir), atau Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas),”tambahnya memungkasi. (abr)
