BeritaGresik.com – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Gresik, aktivis muda NU mengingatkan pentingnya menjaga independensi organisasi dari segala bentuk intervensi eksternal, terutama yang melibatkan pejabat pemerintah.
Aktivis muda Nahdlatul Ulama, Muhammad Khudhaifi, menilai potensi keterlibatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam dinamika Konfercab perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, proses regenerasi kepemimpinan NU harus berlangsung secara independen, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan jam’iyah.
Ia menilai, persoalan tersebut semakin relevan mengingat masa khidmah kepengurusan Tanfidziyah NU hasil Konfercab mendatang akan berlangsung hingga melewati momentum politik pada 2029 dan 2030.
Kondisi tersebut, kata Khudhaifi, berpotensi membuka ruang bagi kepentingan politik praktis untuk memanfaatkan kekuatan sosial maupun struktural NU.
“NU memiliki jaringan organisasi yang luas dan mengakar hingga tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, kekuatan sosial ini harus dijaga agar tidak dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan kekuasaan maupun kelompok politik tertentu,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dengan basis jamaah yang besar serta pengaruh sosial yang kuat. Posisi strategis tersebut menjadikan NU memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dinamika politik lokal.
Namun, besarnya kekuatan sosial NU semestinya menjadi modal untuk memperkuat pengabdian kepada umat dan masyarakat, bukan sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan politik praktis.
Khudhaifi menegaskan, Konfercab seharusnya menjadi ruang musyawarah bagi warga Nahdliyin untuk menentukan arah kepemimpinan dan masa depan organisasi. Bukan justru menjadi arena tarik-menarik kepentingan pejabat atau kelompok tertentu yang memiliki agenda di luar kepentingan jam’iyah.
Ia juga menilai hubungan antara pemerintah dan NU tetap dapat berjalan melalui kemitraan kelembagaan yang sehat. Namun, hubungan tersebut harus memiliki batas yang jelas agar tidak berkembang menjadi intervensi terhadap proses pengambilan keputusan maupun pemilihan kepemimpinan organisasi.
Menurutnya, independensi merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga. Sebab, apabila proses regenerasi kepemimpinan mulai dipengaruhi kepentingan kekuasaan, NU berisiko kehilangan kemandirian dan daya kritisnya dalam menjalankan fungsi keagamaan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, seluruh elemen Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik diharapkan turut menjaga marwah organisasi dengan memastikan Konfercab berlangsung secara bermartabat, transparan, demokratis, dan bebas dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun.
“NU harus tetap menjadi rumah besar warga Nahdliyin, bukan menjadi alat kepentingan politik sesaat. Kepemimpinan yang lahir dari proses organisasi yang mandiri diharapkan mampu menjaga khidmah NU agar tetap berpihak kepada umat dan masyarakat luas,” pungkasnya. (abr)












