Geruduk DPRD Gresik, Mahasiwa Bawean Tagih Kepastian Transportasi dan Kesehatan

BeritaGresik.com – Persoalan transportasi laut dan pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan. Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) bersama Aliansi BEM dan Cipayung Gresik menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Gresik, Rabu (30/9/2026).

Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Gresik tidak lagi memberikan jawaban normatif, tetapi menghadirkan kebijakan konkret untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Pulau Bawean.

Aksi tersebut dihadiri langsung Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, dan Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam dan sekaligus menandatangani surat pernyataan sikap Alisansi Mahasiswa – Pemuda Bawean sebagai tuntutan para demonstran.

Koordinator AMPB, Saiq Khayran, mengatakan persoalan transportasi laut dan kesehatan bukan isu baru. Masalah tersebut, menurutnya, terus berulang dan telah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah.

“Kami datang bukan lagi untuk mendengarkan jawaban-jawaban normatif. Kami meminta jawaban konkret, kebijakan yang jelas, dan langkah yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat Bawean,” tegas Saiq.

Menurutnya, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Ketidakpastian pelayaran berdampak pada mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.

“Ketika pelayaran tidak pasti, aktivitas ekonomi, distribusi barang, pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan ikut terdampak,” ujarnya.

Selain transportasi, AMPB menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Bawean. Keterbatasan tenaga medis, obat-obatan, serta fasilitas penunjang di RSUD Umar Mas’ud dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut keselamatan manusia. RSUD Umar Mas’ud harus diperkuat,” kata Saiq.

Ia menegaskan, persoalan transportasi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan. Ketika pasien membutuhkan rujukan ke luar pulau, kepastian transportasi menjadi faktor penting dalam mendapatkan penanganan medis.

“Kalau fasilitas kesehatan di Bawean tidak mampu memberikan layanan tertentu, pasien membutuhkan rujukan. Tetapi kalau transportasinya tidak pasti, bagaimana pasien bisa mendapatkan pertolongan secara cepat?” katanya.

AMPB kemudian meminta Bupati Gresik dan DPRD tidak menjadikan pertemuan tersebut sekadar agenda seremonial. Mereka mendesak adanya tindak lanjut berupa kebijakan, target penyelesaian, serta evaluasi yang jelas.

“Kehadiran pemerintah dan DPRD hari ini harus menghasilkan tindak lanjut. Harus ada kebijakan, target, dan evaluasi. Kami akan terus mengawal komitmen pemerintah,” tegas Saiq.

AMPB memastikan akan terus mengawasi kebijakan Pemkab Gresik yang menyangkut kepentingan masyarakat Bawean.

“Kalau ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tentu kami dukung. Tetapi kalau persoalan Bawean kembali dibiarkan, kami akan kembali mengingatkan dan menagih komitmen pemerintah,” pungkasnya.

Aksi tersebut kembali menempatkan transportasi laut dan pelayanan kesehatan sebagai dua persoalan utama yang membutuhkan kepastian kebijakan bagi masyarakat Pulau Bawean. (abr) Bupati Gresik H.