Soal Sound Horeg Saat Momentum HUT RI, Begini Kata Ketua DPRD Gresik

BeritaGresik.com – Fenomena sound horeg  dengan sistem audio yang sangat menggelegar sempat menjadi polemik di tengah masyarakat hingga akhirnya berujung pada fatwa haram dengan syarat tertentu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

Di wilayah Gresik, Sound Horeg sendiri biasanya muncul saat perayaan HUT RI atau menjelang 17 Agustus.

Terkait hal ini, Pemerintah kabupaten Gresik sudah ada regulasinya meski tidak spesifik, yakni diatur di Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2022.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir saat mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik, Sabtu (09/08/2025).

“Kemarin kami mengusulkan agar senantiasa mengacu kepada Perda Gresik No. 2 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,” katanya.

Syahrul menambahkan, kalaupun nantinya ada aturan lain yang lebih tinggi atau revisi regulasi yang ada di Gresik, maka poin usulan DPRD Gresik adalah peraturan yang dibuat nanti harus mengatur secara rinci mengenai kewenangan pemberian persetujuan kegiatan, pembatasan jenis objek, dan pembatasan jangkauan aktivitas.

“Sebenarnya, muatan Perda No. 2 tahun 2022 pada Pasal 16 menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar, pelayanan rumah sakit, tempat ibadah dan lalu lintas,” jelasnya.

Kemudian pada rapat koordinasi Forkopimda itu, ia juga memberi masukan agar kegiatan Sound Horeg menghindar dari rumah dengan penghuni anak bayi dan orang yang sedang sakit, serta zona peternakan karena bisa membuat hewan ternak menjadi stress.

“Pembatasan dan perlindungan masyarakat menjadi tugas kita saat ini. Karena sebagian masyarakat masih pro dan kontra atas penyelenggaraan kegiatan Sound Horeg, terutama pada momen Agustusan,” ujarnya.

Politikus PKB ini, menambahkan aturan kegiatan dengan Sound Horeg masih menunggu surat dari Gubernur. 

Kendati demikian, Forkopimda Gresik sepakat tetap membatasi adanya kegiatan dengan Sound Horeg yang jelas-jelas ada potensi pelanggaran etika, moral, ketentraman, dan ketertiban umum. Apalagi ketentuan dan rekomendasi kesehatan, bahwa ambang batas aman sound adalah 85 desibel untuk pendengaran manusia.

“Hingga saat ini, belum ada aturan atas Sound Horeg. Namun, dari pihak Kepolisian hingga saat ini tidak mengeluarkan izin atas kegiatan tersebut. Mudah – mudahan aturan yang dibuat nanti benar-benar bisa menjadi acuan bagi semua pihak untuk sama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum,” tambahnya. (abr)