Pilkada Gresik 2020 di Tengah Pendemi Corona, Ini Masukan dari HMI Bawean

Pilkada serentak 2020. (Foto: Grafis Ilustrasi KPU RI)

BeritaGresik.com – Meski masa pandemi virus Corona atau Covid-19 belum dapat dipastikan akan berakhir hingga akhir tahun ini, DPR RI bersama pemerintah pusat, KPU RI dan Bawaslu RI sepakat Pilkada serentak, termasuk di Gresik, tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Keputusan mendapat respon dari Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Bawean Muzammil. Diwawancarai, Sabtu (30/5), dia menyebutkan bahwa terdapat dilema dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang, terutama di Kabupaten Gresik yang notabene masih zona merah dalam penyebaran Covid-19.

“Dilema yang dimaksud, pilkada adalah hak konstitusional masyarakat yang diatur oleh undang-undang untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Gresik dan untuk melahirkan kepemimpinan yang lebih baik. Namun di sisi lain rangkaian pilkada akan membuat interaksi banyak orang tidak bisa dihindari,” katanya.

Karena itu, pihaknya mengeluarkan rekomendasi penting sebagai masukan bagi para stakeholder, agar pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Gresik dapat berjalan sukses dengan konsep “New Normal” yang akan diterapkan oleh pemerintah.

Pertama, pengurus HMI Bawean memberikan penekanan khusus dan komprehensif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih.

“Agenda edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga jangan dianggap sepele. Berkaca dari pilkada dan pemilu yang lalu, kegiatan sosialisasi dan edukasi sering kali dilaksanakan hanya sebagai pemenuhan kewajiban, bukan kebutuhan,” ujarnya.

Kedua, menurut Muzammil, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu harus bekerja ekstra dalam menyiapkan pilkada tahun ini dibandingkan pilkada atau pemilu sebelumnya. DPR RI, pemerintah, KPU dan Bawaslu harus menyusun panduan khusus sesuai protokol kesehatan agar petugas di daerah tidak kelabakan.

“Di tahun ini, pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Pilkada 2020 di Kabupaten Gresik harus berada di bawah kontrol yang ketat, mengingat Gresik masih zona Merah dalam kasus Covid-19 ini. Dengan begitu, demokrasi dan nyawa masyarakat sama-sama terselamatkan,” sambungnya.

Terakhir, Muzammil menekankan kepada seluruh pasangan calon yang akan berkontestasi pada Pilkada Gresik 2020 agar memiliki kewajiban moral guna melindungi pemilihnya. Jangan sampai pasangan calon hanya mementingkan hasil perolehan suara tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat.

Muzammil juga mengungkapkan, bahwa sejumlah poin penting di atas akan berimplikasi pada meningkatkanya anggaran yang harus dialokasikan dalam Pilkada Gresik 2020.

“Hal ini sangat wajar dan penting, sebab di seluruh rangkaian yang ada di pilkada mesti mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Misalnya, penyelenggara harus menyediakan APD (alat pelindung diri), masker, hand sanitizer, face shield dan lainnya dalam jumlah yang tidak sedikit,” pungkasnya. (ming)

No Response