Reformasi Birokrasi, 456 Jabatan Eselon IV di Gresik Hilang

Rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Selasa (13/4/2021). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Pemerintah Kabupaten Gresik bersiap melakukan penyederhanaan birokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi terkait reformasi struktural, penyederhanaan eselon menjadi hanya dua level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Akibatnya, terdapat 456 jabatan eselon IV yang akan hilang dan dialihkan ke jabatan fungsional, sehingga hanya 246 jabatan eselon IV yang tetap dipertahankan. Sedangkan untuk jabatan struktural pada eselon III hanya tinggal 142 jabatan saja yang tetap dipertahankan.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah atau Ning Min mengatakan, pihaknya akan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan terkait proses penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemkab Gresik dalam tiga bulan ini.

“Hal ini penting agar saat dimulainya penataan birokrasi ini dengan penyederhanaan jabatan tidak terlalu berdampak terhadap jalannya pemerintahan maupun terhadap ASN yang bersangkutan,” kata Ning Min saat membuka rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi di Ruang Mandala Bakti Praja, Selasa (13/4/2021).

Dalam kesempatan itu, dia berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti rakor tersebut sampai tuntas. Selanjutnya, mereka diminta untuk menyampaikan hasil rakor kepada anak buahnya.

Sementara itu, Sekda Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah harus dilaksanakan pada tahun ini. Lalu, pelaksanaan pelantikan rencananya dilaksanakan pada pertengahan Juni 2021.

“Reformasi birokrasi ini hanya merupakan perubahan nomenklatur. Eselon III berubah menjadi koordinator, sedangkan eselon IV menjadi sub koordinator. Tentunya dengan menjadi pejabat fungsional, batas usia pensiun menjadi 60 tahun seperti pegawai fungsional lain selama ini,” jelasnya.

Ada delapan area perubahan yang menjadi penekana  pada reformasi birokrasi kali ini, antara lain pola pikir atau etos kerja, penguatan kelembagaan (organisasi), penguatan regulasi perundang-undangan, penataan SDM aparatur, penataan ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. (sdm/as)

Related Search

No Response