Tak Pakai Masker di Gresik, Warga Kena Denda Rp150 Ribu

Rakor Forkopimda Gresik bersama para Kepala OPD, Camat, Kepala Kemenag, Ketua MUI Gresik, Ketua PCNU Gresik, Ketua PD Muhammadiyah Gresik, Ketua Dewan Masjid Indonesia Gresik dan perwakilan perusahaan di Gresik. (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Perbup itu salah satunya mengatur tentang penerapan sanksi bagi masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker saat berada di tempat umum.

Sanksinya bermacam-macam, ada yang disuruh bersih-bersih di suatu kegiatan, ada pula sanksi berupa membayar uang sebesar Rp150.000.

Hal ini disampaikan Bupati Gresik saat ditemui awak media usai menggelar Rakor Forkopimda bersama para Kepala OPD, Camat, Kepala Kemenag Gresik, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Gresik, Ketua PCNU Gresik, Ketua PD Muhammadiyah Gresik, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, serta beberapa perwakilan perusahaan se Kabupaten Gresik.

“Terserah petugas yang melaksanakan tugas di lapangan tentang pengenaan sanksi, tapi harus sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Covid-19 di Gresik,” kata Bupati Sambari.

Pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja pada Jum’at (12/6/2020), Sambari menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Gresik tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemicorona COVID-19 di Gresik.

“Kemarin surat itu sudah saya tandatangani. Kami mohon semua pihak membuat tata kerja dan standard operasional prosedur (SOP) sesuai bidangnya masing-masing. Untuk OPD, kami harap pada Senin lusa sudah bisa kami terima dan segera dilaksanakan,” tegasnya.

Perbup yang mengatur transisi new normal life itu, terdapat juga beberapa pengaturan terkait sektor pariwisata, pasar, pelayanan publik, perkantoran, mall, hotel, pelabuhan di kendaraan umum (kapal) dan warung (resto).

“Untuk tempat ibadah, kami persilahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu dan sholat Jum’at berjemaah. Tapi kami mohon agar tetap menggunakan penegakan protokol kesehatan. Kami juga berharap para kiai dan alim ulama untuk selalu mendoakan agar Covid-19 ini segera berlalu,” ucapnya.

Dia juga meminta kepada Dinas Kesehatan Gresik agar tetap melaksanakan penyisiran ke sejumlah rumah sakit rujukan dengan melakukan berbagai macam pemeriksaan kepada PDP, serta menyisir pasien asal Gresik yang dirawat di beberapa rumah sakit di luar Gresik.

“Jangan malu meski jumlah yang terkonfirmasi sangat besar. Demikian juga kami tidak malu meski jumlah kasus postif Covid-19 di Gresik ini besar dan menempati urutan ketiga, tapi bisa dirawat. Daripada tidak terpantau dan menulari banyak orang,” tandas Sambari.

Sesuai komitmen bersama para kepala daerah se Surabaya raya yang disaksikan Gubernur, Bupati Sambari menekankan supaya masing-masing kepala daerah di Jatim saling menjaga.

“Untuk itu, kami meminta agar berdasarkan Perbup, semuanya tetap menjaga, misalnya dengan melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing. Standar penegakan penegakan protokol kesehatan harus dilaksanakan sampai tingkat RT dan RW,” pintanya.

Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim mengingatkan agar SOP protokol kesehatan yang akan dibuat di bidang masing-masing nantinya supaya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

“Semua masyarakat harus mendukung transisi new normal life. Jangan berbuat semaunya. Seperti yang pernah terjadi di beberapa tempat ada yang ramai-rami menjemput jenasah Covid yang akhirnya semuanya tertular. Di Gresik jangan sampai terjadi,” tandas Qosim. (sdm/as)

No Response