Pasca PSBB III, Bupati Gresik Siapkan Perbup Baru

Rapat koordinasi Forkopimda dan evaluasi OPD Pemkab Gresik di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin, (8/6/2020). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Bupat Gresik Sambari Halim Radianto akan mengusulkan New Normal Life dengan disiplin Penegakan Protokol Kesehatan (PPK), pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) III yang berakhir pada Senin (8/6/2020).

Untuk itu, Bupati Sambari segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) baru yang nantinya akan mengatur penerapan new normal ilfe, yang akan diserahkan ke Gubernur Jawa Timur.

“Saya minta kepada Asisten Sekda Gresik yang juga Ketua Pelaksana Harian gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Gresik, Asisten Administrasi Umum, Kepala Inspektorat dan Kabag Hukum dipersilahkan meninggalkan tempat untuk mempersiapkan draft Perbup yang harus disampaikan kepada Gubernur pada sore ini,” demikian perintah Sambariq.

Saat itu para pejabat, para Kepala OPD yang lain, serta anggota Forkopimda Gresik tengah mengikuti rakor Forkopimda dan evaluasi OPD yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin, (8/6/2020).

Menurut Sambari, gagasan tentang disiplin penegakan protokol kesehatan yang telah disampaikan saat rapat bersama Gubernur Jatim disambut positif oleh berbagai kalangan. Hal itu lantaran dalam disiplin penegakan protocol Kesehatan (PPK) yang direncanakan saat new normal life akanndibarengi dengan semacam penandatanganan pakta integritas.

“Masing-masing kelompok masyarakat yang akan memberlakukan PPK ini harus menandatangani pakta integritas yang telah disiapkan oleh Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Pemkab Gresik. Mereka tak hanya menandatangani pakta integritas, tapi juga harus melaksanakan pakta integritas serta sarana prasarananya,” tandas Sambari saat memimpin rapatvyang dihadiri seluruh anggota Forkopimda dan kepala OPD Pemkab Gresik.

Dia menjelaskan, bahwa pemberlakuan new normal life atau kehidupan notmal baru dengan disiplin penegakan protokol kesehatan (PPK) akan menguatkan cek point di tingkat desa.

“Camat harus bertanggung jawa terhadap pelaksanaan cek point ini. Camat boleh meminjam kendaraan Pemkab Gresik dan melengkapi kendaraan tersebut dengan pengeras suara untuk terus melakukan sosialisasi keliling desa dan tempat-tempat keramaian di wilayahnya dengan memberikan himbauan tentang pencegahan Covid-19,” tegasnya.

Sedangkan beberapa keharusan yang wajib dijalankan dalam pakta integritas seperti di perusahaan misalnya, harus melaksanakan rapid test, physical distancing, menyediakan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, meliburkan karyawan dengan suhu tubuh diatas normal, memisah keluar dan masuk karyawan dan menyemprot setiap kendaraan yang masuk.

Saat melaksanakan ibadah, karyawan harus menyiapkan tempat ibadah sendiri, kantin hanya untuk karyawan, serta menempatkan makanan pada kotak. Kemudian, sopir kendaraan pengirim barang dari luar dilarang masuk area perusahaan dan harus diganti dengan karyawan perusahaan saat berada di lingkungan perusahaan, serta beberapa aturan sesuai situasi dan kondisi perusahaan.

Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim yang saat itu juga hadir mengingatkan para camat agar selalu mencari cara dalam mendeteksi penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

“Anda harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Gresik untuk pencegahan COVID 19 ini. Terutama bagi wilayah kecamatan yang peta penyebaran covid 19 termasuk tinggi. Intinya segera temukan dan isolasi,” ucap Qosim. (sdm/)

No Response