Bupati Gresik Ancam Kurangi Tunjangan Kerja ASN Terlambat Masuk Kantor

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto ikut turun ke lapangan memantau kedatangan para ASN Pemkab Gresik. (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Langkah tegas dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyikapi adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang terlambat masuk ke kantor. Sanksi berupa pengurangan tunjangan kerja akan diberlakukan bagi ASN yang telat ke kanto.

Tindakan itu diberlakukan Bupati Gresik untuk efektifitas kinerja ASN di lingkungan Pemkab Gresik. Bahkan, selama tiga hari ini, Bupati Sambari terlihat ikut turun langsung ke lapangan memantau kedatangan para pegawai.

Bupati Sambari beserta Pejabat yang lain ikut berdiri di pintu gerbang pada Rabu (5/8/2020). Sesekali ia menanyakan kepada PNS yang datang terlambat dan alasan mereka terlambat.

Di kesempatan itu, masih didapati ada ASN yang terlambat, bahkan sampai pukul 08.00 Wib ditemukan ada 21 ASN terlambat datang. Jumlah ini menurun dibandingkan dua hari sebelumnya, yakni 179 ASN terlambat pada hari Senin dan sebanyak 62 ASN pada hari Selasa.

“Setiap ASN yang terlambat datang akan di kumpulkan di depan kantor Bupati Gresik untuk diberi pembinaan. Seperti dua hari sebelumnya. Mereka diharuskan mengikuti apel khusus. Untuk apel yang ketiga ini mereka akan diapelkan pada siang hari,” kata Edi Hadi Siswoyo, Kepala Inspektorat Pemkab Gresik.

Mengutip apa yang disampaikan Bupati Gresik, sanksi untuk ASN yang terlambat tidak hanya diapelkan di halaman kantor Bupati, namun juga diikuti sanksi yang lain yaitu pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN.

“Untuk ASN yang punya eselon, catatan keterlambatan ini akan dijadikan bahan rapat baperjakat untuk penempatan seseorang dalam menduduki jabatan eselon di Pemkab Gresik,” tegasnya.

Menurutnya, penertiban akan terus dilakukan Bupati beserta jajaran Penegak Disiplin ASN Pemkab Gresik.

“Dimasa new normal ini, kita tetap harus memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita harus mengaktifkan kembali pelayanan seperti keadaan normal. Tentunya harus mengikuti protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2020,” papar Edi.

Sementara Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi mengatakan, sesuai yang disampaikan Bupati Gresik, pengaturan kinerja ASN di masing-masing OPD diserahkan kepada kepala OPD masing-masing.

“Silahkan para Kepala OPD tersebut mengatur anak buahnya sesuai efektifitas kinerjanya, yang penting pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Sambil kita menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat,” jelas Reza. (sdm/as)

No Response