Pencairan Dana Desa di Gresik Dinilai Lambat

No comment 650 views

Ilistrasi

BeritaGresik.com – Lambatnya pencairan dana desa (DD) tahap 1 tahun 2020 di Kabupaten Gresik dinilai menjadi persoalan tersendiri dalam upaya desa melakukan pencegahan wabah virus Corona (Covid-19).

Kendati Kementerian Desa mengimbau agar salah satu prioritas kegiatan dana desa dialokasikan untuk penanganan pencegahan Covid-19, tapi prakteknya tidak semudah yang dibayangkan.

Untuk mengajukan pencairan DD tahap 1 tahun ini, pemerintah desa harus melakukan sejumlah tahapan yang dipandang bertele-tele. Pemerintah desa harus terlebih dulu melakukan perubahan APBDES 2020 bersama BPD, lalu menetapkan APBDES perubahan.

Ketua LSM BCW Dari Nazar menilai, instruksi dari Pemkab Gresik melalui Surat Edaran Sekda Gresik No. 360/453/437.80/2020 agar desa melakukan perubahan APBDES 2020 ditengah situasi darurat Covid-19 sekrang ini merupakan tindakan konyol.

Menurut dia, intruksi tersebut justru memperlambat penanganan wabah Covid-19 di desa-desa di Kabupaten Gresik. Padahal, kata Nazar, perubahan APBDES bisa dilakukan di kemudia hari, sehingga desa bisa bertindak cepat.

“Ini situasi darurat, mekanisme tanggap darurat juga ada peraturan menteri yang mengaturnya. Kegiatan yang harus diprioritaskan boleh definitif, artinya kegiatan dikerjakan lebih dulu, pembayaran kemudian,” kata Nazar, Kamis (1/4/2020).

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Malahatul Fardah mengatakan, jika kewenangan pencairan dana desa ada di BPPKAD. Saat ini permohonan pencairan DD di Kabupaten Gresik yang sudah diupload di KPPN Surabaya sebanyak 308 desa, dan yang terverifikasi ada 176 desa.

Sementara terkait surat edaran Pemkab Gresik yang mengintruksikan agar pemerintah desa melakukan perubahan APBDES 2020 juga mengacu pada Peraturan Menteri Desa No. 11 tahun 2019.

“Edaran itu berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 11 Tahun 2019, ” tulis Fardah Singkat dalam pesan Whatsapp. (abr)

No Response