Investasi di Gresik Capai Rp50,73 Triliun Pada 2019

Ketua Tim Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Edy Hadi Siswoyo, saat Jumpa Pers di Ruang Graita Eka Praja, Gresik, Jumat (24/1/2020). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Jumlah investasi di Kabupaten Gresik terus meningkat dalam setiap tahunnya. Pada 2019 lalu, investasi di Kota Pudak itu mencapai Rp50,73 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp48,34 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat yang juga ketua Tim Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Edy Hadi Siswoyo saat Jumpa Pers di Ruang Graita Eka Praja, Gresik, Jumat (24/1/2020).

Selain dihadiri puluhan awak media, tampak juga beberapa Pejabat Pemkab Gresik yaitu, Asisten I Hari Surjono, Asisten II Ida Lailatussa’diyah, Asisten III Tursilowanto Hariogi dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Reza Pahlevi.

Di kesempatan itu, Kepala Inspektorat juga menyampaikan adanya usulan Badan Usaha untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Menurutnya, saat ini Pemerinrah Kabupaten Gresik sudah membentuk Tim.

Menanggapi kabar pengajuan KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) sejak setahun. Edy mengatakan, bahwa pengajuan perizinan KEK harus dilengkapi dengan dokumen lengkap. Setelah itu, baru perizinan bisa diproses.

“Ada sembilan dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon dan harus lengkap. Diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu yang saat ini ada di Mall Pelayanan Publik. Ketika sudah lengkap kami bisa memproses dengan memferivikasi terlebih dahulu,” kata Eddy.

Dia membantah adanya tudingan bahwa Pemkab Gresik mempersulit proses perizinan KEK ini. Sebaliknya, Pemkab Gresik justru mendukung langkah itu, terlebih ini merupakan program nasional.

“Kami tidak bisa menghambat izin, karena perizinan ini langsung bisa dilaksanakan secara online. Perlu kami tegaskan, bahwa kami sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online single Submission (OSS),” tegasnya.

Edy menambahkan, pihaknya harus hati-hati dalam menerbitkan setiap perizinan, jangan sampai salah. Karena itu, syarat pengajuan izin harus lengkap sesuai peraturan perundangan yang diterapkan pada aplikasi OSS tersebut.

“Kalau kami tidak taat azas, dampaknya akan tidak baik bagi kami. Terbukti beberapa waktu lalu ada pihak-pihak yang mengajukan ketidaksetujuan terkait KEK ini dengan adanya gelombang unjuk rasa di wilayah tersebut,” tandasnya.

Adapun 9 dokumen kelengkapan yang harus dicukupi untuk KEK, yaitu surat kuasa otorisasi, jika pengusul adalah konsorsium, akta pendirian badan usaha, profil keuangan tiga tahun terakhir yang sudah diaudit, atau jika perusahaan baru maka profil keuangan pemegang saham sudah diaudit selama tiga tahun terakhir.

Persetujuan Pemkab Gresik terkait lokasi KEK harus disertai surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% dari nilai KEK yang diusulkan. Lalu, deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, yang memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan. Terakhir, yakni peta detail lokasi pengembangan serta luas areal KEK yang diusulkan.

Selain itu, harus ada rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi dan studi kelayakan ekonomi dan finansial.

“Intinya Bupati dan Kami yang ada di Pemkab Gresik tidak akan mempersulit perizinan. Kami justru menunggu pihak JIIPE untuk duduk Bersama membicarakan masalah ini,” tutup Edy.(sdm/as)

No Response