DPRD Gresik Minta Dinas PMD Segera Terbitkan Perbup Perangkat Desa

0
62 views
Kabtor DPRD Kabupaten Gresik. (Foto: Dok. BG/Wan)

BeritaGresik.com – Sejumlah desa yang ada di Kabupaten Gresik tidak berani mengisi sejumlah jabatan perangkat desa yang mengalami kekosongan. Pasalnya, sampai sekarang mereka belum memiliki pegangan untuk mengisi kekosongan itu.

Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Gresik yang sudah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang P3D, meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengangkatan dan Perberhentian Perangkat Desa (P3D).

Menurut Pansus II DPRD Gresik, Perbup tentang P3D tersebut tidak perlu harus menunggu pengesahan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang P3D, sehingga rekrutmen perangkat desa bisa segera dilaksanakan.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2015, pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dikatakan dapat dilaksanakan cukup dengan menerbitkan Perbup P3D.

“Jadi tak perlu menunggu pengesahan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang P3D,” kata Sekretaris Pansus II, Mujid Riduan kepada BeritaGresik.com, Senin (25/9/2017).

Menurut dia, materi Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang P3D hampir sama dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Selain itu, materi dalam Ranperda tentang P3D tidak boleh bertentangan dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017.

Permendagri tersebut memberikan penegasan atas tafsir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menganulir pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mensyaratkan Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa harus terdaftar sebagai warga desa setempat dan berdomisil minimal 1 tahun, karena melanggar UUD 1945.

Hal serupa juga dikatakan anggota Pansus II, Dra Hj Lilik Hidayati SE yang mengakui jika penerbitan Perbup lebih cepat dapat segera dilaksanakan daripada menunggu hasil fasilitasi Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2016 yang sudah dikirim ke Gubernur Jatim.

“Hasil pembahasan Pansus II sudah tahap fasilitasi ke Gubernur tanpa tahu waktu turunnya untuk disahkan sebagai Perda. Namun, dengan adanya Permendagri Nomor 67 tahun 2017, maka cukup diatur dengan Perbup sebagai penjabaran Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang P3D,” jelasnya.

Dengan begitu, kata Lilik, kekosongan perangkat desa yang terjadi selama ini bisa segera diatasi yang mekanismenya dijalankan oleh panitia pemilihan dengan berpedoman pada Perbup P3D. (wan)