Kisruh Pengurus, Kantor DPC PPP Gresik Disegel

0
129 views
Sejumlah pengurus PAC PPP di Kabupaten Gresik menyegel Kantor DPc PPP Gresik karena kecewa dengan SK DPW PPP Jatim. (Foto: BG/Kurniawan)

BeritaGresik.com – Kisruh yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gresik hingga kini belum menemui titik temu. Persoalan SK pengurus ini justru semakin meruncing dan berujung pada penyegelan kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Gresik.

Penyegelan terhadap kantor pengurus cabang partai berlambang Kakbah yang berlokasi di Jalan Abdul Karim, Gresik itu dilakukan oleh kader atau pengurus 10 PAC PPP dari 16 PAC PPP yang terdapat di Kabupaten Gresik, Minggu (19/2/2017).

Tindakan yang mereka lakukan terkait SK DPW PPP No 38/SK/DPW/C/2017 tentang pengesahan susunan kepengurusan DPC PPP Gresik masa bakti 2016-2021. Mereka menolak SK tersebut karena dianggap tidak sesuai dengab keputusan Formatur.

Penolakan oleh 10 PAC tersebut dilakukan ketika sedang digelar rapat harian pengurus yang dipimpin langsung Ketua terpiliah H Ahmad Nadir dan Sekretaris Khoirul Huda. Rapat juga diikuti sejumlah pengurus yang namanya masuk dalam SK.

10 PAC yang menolak SK pengurus DPC PPP diantaranya PAC PPP Ujungpangkah, Dukun, Sidayu, Gresik, Kebomas, Cerme, Menganti, Kedamean, Balongpanggang dan PAC Driyorejo. Surat penolakan juga dibubuhi tanda tangan ketua dan sekretaris PAC.

Dalam surat penolakan, disebutkan tiga alasan penolakan. Pertama, DPW PPP Jatim dinilai mengabaikan dengan tidak mengajak serta formatur terpilih yang sah. Kedua, SK tersebut dinilai cacat hukum karena tidak didasarkan hasil rapat formatur sebagaimana diamanatkan AD/ART partai pasar 64 dan SK DPP PPP no 0027.KPTS/DPP.V/2016 pasal 10 dan pasal 12.

Alasan penolakan lainnya menyebutkan waktu penyusunan kepengurusan DPC PPP Gresik sudah melebihi batas waktu paling lama 14 hari, setelah Muscab sesuai dengan juklak dalam SK DPP PPP pasal 9 (12), sehingga SK itu batal demi hukum.

“Kami para PAC sepakat, agar bapak Nahdir dan bapak Huda, untuk mengembalikan SK tersebut ke DPW atau bahkan, kalau perlu ke DPP disertai surat penolakan kami,” ujar Yudhi, Ketua PAC Gresik Kota.

Yudhi menambahkan, selama belum ada kejelasan soal SK tersebut, seluruh PAC menolak rencana DPC untuk menggelar musyawarah anak cabang tingkat PAC. “Kami juga menolak ancaman pembekuan PAC oleh pengurus, karena ini justru akan menambah masalah baru,” ingatnya.

Ketua DPC PPP Ahmad Nadir mengatakan, dirinya berencana mendatangkan pengurus tim formatur, DPW, DPP dan anggota DPR PPP dari Dapil Gresik-Lamongan. Langkah itu akan ditempuh agar permasalahan SK bisa selesai dan partai normal kembali.

Sementara itu, Khoirul Huda menegaskan, dirinya tidak berambisi menduduki posisi Sekretaris DPC PPP. Ia juga menyadari jika dirinya orang baru di PPP. Huda malah berjanji akan menggelar tumpengan jika dicoret dari Sekretaris DPC PPP Gresik.

“Beberapa saat sebelum SK diputuskan, saya ditelepon pengurus wilayah soal posisi saya. Waktu itu saya sudah menolak, tetapi mereka tetap memaksa. Kalau teman-teman PAC menolak, maka sebaiknya surat penolakannya disertai alasan dan dasar hukumnya sehingga kalau saya bawa ke DPW dan DPP bisa cepat selesai,” lungkasnya. (wan)