Bupati Gresik Minta Warga Komitmen Tolak Politik Uang

Apel Siaga Patroli Tolak Politik Uang yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik di Halaman Kantor Pemkab Gresik, Minggu (14/4/2019). (Foto: BG/Abr)

BeritaGresik.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menghadiri Apel Siaga Patroli Tolak Politik Uang yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik di Halaman Kantor Pemkab Gresik, Minggu (14/4/2019).

Apel jelang Pemilu 2019 ini juga dihadiri Wakil Bupati Moh. Qosim, Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf. Budi Handoko, jajaran OPD, serta para Panwascam, PPL, PTPS se kabupaten Gresik.

Melalui Kabag Humas Pemkab Gresik Sutrisno, Bupati Sambari meminta warga Gresik komitmen menolak politik uang. Masyarakat harus membangun komitmen, persepsi dan kesadaran bersama bahwa politik uang tidak masuk dalam kamus untuk mensejahterakan masyarakat.

“Komitmen kita bersama untuk menolak politik uang adalah sesuatu yang harus diimplementasikan. Masyarakat Gresik harus bisa mengantisipasi dan meminimalisir bahkan menghilangkan politik uang,” kata Sambari.

Dia juga meminta kepada penyelenggara pemilu sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan terkait suasana politik, termasuk mengawasi kecurangan yang rawan terjadi menjelang pemilihan.

“Kesuksesan pemilu bergantung bagaimana para penyelenggara pemilu bekerja. Jika penyelenggara pemilu mampu berintegritas dan menjaga tugas dan tanggungjawab masing-masing, maka dipastikan suasana pemilu termasuk di Kabupaten Gresik akan berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Gresik, Imron Rosyadi mengatakan, Pemilu 2019 menjadi pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Pemilu kali ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemilihan Capres dan Cawapres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD digelar serentak.

“Aspek keserentakan Pemilu menjadi ujian bagi Bawaslu. Kami telah melakukan upaya serius guna mengakselerasi kesiapan dan kematangan seluruh jajaran dalam menghadapi setiap tahapan pemilu,” katanya.

Sebelum memasuki hari pemungutan dan penghitungan suara, lanjut Imron, Bawaslu terlebih dahulu akan dihadapkan dengan tugas mengawasi masa tenang mulai tanggal 14 hingga 16 April.

“Masa ini merupakan salah satu fase krusial dalam pelaksanaan pemilu yang akan menguji integritas seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya Bawaslu dan peserta pemilu,” ujarnya.

Untuk itu, Imron mengajak kepada seluruh jajaran pengawas pemilu bersama masyarakat agar menolak praktik politik uang demi pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat.

Imron juga berharap baik Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, pengawas di tingkat kecamatan dan desa kelurahan agar membaca dan mempelajari dengan seksama setiap data yang tersaji dalam IKP 2019 untuk menuntun proses pencegahan dan pengawasan di wilayah masing-masing. (iis/abr)

 

No Response