DPRD Gresik Gencar Sosialisasi Perda RT/RW

0
195 views
Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah. (Foto: BG/Wan)

BeritaGresik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik saat ini tengah gencar menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2016 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Keberadaan payung hukum itu sebagai implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sejumlah aturan lain.

“Kami memiliki waktu enam bulan untuk menyosialisasikan Perda tersebut pasca disahkan pada tahun 2016,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj. Nur Saidah di Gresik, Selasa (11/4/2017).

Menurut dia, dalam Perda Nomor 5/2016 itu banyak regulasi baru untuk perbaikan tata kelola dan pelayanan publik, utamanya di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. “Perda itu pedoman baru untuk mengatur RT dan RW,” ujarnya.

Selain sebagai implementasi peraturan perundanga, Perda tersebut dibuat untuk pembentukan RT dan RW yang berfungsi memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

Perda ini sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan desa atau kelurahan juga dengan instansi pemerintah lainnya.

Tujuan pembentukan RT dan RW sendiri untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas kepala desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

Dalam Perda 5/2016, diatur tatanan RT dan RW. Untuk RT, aturannya terdiri minimal 40 KK (Kepala Keluarga) dan paling banyak 90 KK. “Kalau ada RT yang jumlah KK-nya lebih dari 90 KK, harus dipecah atau dimekarkan. Tentu kondisi ini akan berdampak terhadap data KTP, SIM, dan identitas lain,” terangnya.

“Untuk pembentukan RT baru, penggabungan dan pemekaran ditetapkan dengan keputusan kades atau lurah,” urai Nur Saidah.

Sedangkan untuk RW, beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 RT, dan sebanyak-banyaknya 8 RT. “Ketua RW dipilih lima orang terdiri perangkat desa/kelurahan sebagai ketua merangkap anggota. Pengurus RW sebagai sekretaris merangkap anggota dan tiga orang pengurus RT dan atau tokoh masyarakat setempat sebagai anggota,” kata Saidah.

“Untuk masa bakti, baik Ketua RT maupun RW sama-sama tiga tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali 2 periode berikutnya. Kami akan intens mensosialisasikan Perda tersebut, sehingga masyarakat menjalankannya,” pungkasnya. (wan)