309 Pekerja Smelting Tagih Janji DPRD Gresik Tuntaskan Kasus PHK

0
138 views
Ratusan pekerja PT Smelting yang terkena PHK menggelar aksi demo di kantor DPRD Gresik. (Foto: Berita Gresik/Kurniawan)

BeritaGresik.com – Ratusan karyawan PT. Smelting korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) kembali menggelar demo di kantor DPRD Gresik, Rabu (29/3/2017).

Dalam aksinya, mereka menuntut janji DPRD Kabupaten Gresik yang akan menuntaskan kasus PHK yang mereka alami. Yang menarik, saat aksi demo para buruh menggelar istighotsah di halaman kantor DPRD Kabupaten Gresik.

Istoghotsah tersebut dimaksudkan agar DPRD mau memperjuangkan nasib 309 buruh PT Smelting. “Istighotsah ini kami maksudkan selain untuk mendoakan 309 buruh Smelting korban PHK, juga untuk mendoakan DPRD Gresik agar dibuka pintu hatinya untuk memperjuangkan nasib 309 karyawan Smelting,” kata Ketua SP FSPMI PT Smelting Zaenal Arifin, didampingi Wakilnya Ali Rifai.

Sementara tokoh agama Gresik KH.Nur Muhammad mendukung perjuangan yang dilakukan 309 karyawan Smelting. Dia bahkan langkah 309 karyawan PT Smelting yang melakukan aksi demo dengan menggelar istighotsah di kantor DPRD Gresik.

Gus Nur berharap, dengan demo tersebut, semua persoalan yang tengah dihadapi 309 karyawan  cepat terselesaikan. “Istighotsah yang dilakukan teman-teman buruh Smelting ini sangat bagus. Sejalan dengan Gresik yang dikenal sebagai kota wali dan kota santri,” kata Gus Nur, sapaan akrabnya.

Juru bicara aksi demo karyawan PT Smelting, Ibnu Sobir, didampingi Wakil Ketua SP FSPMI PT Smelting, Ali Rifai menyatakan, bahwa demo kali ini sebagai bentuk menagih janji ke DPRD Gresik.

Sebab, hingga saat ini janji DPRD Gresik akan lakukan hearing dengan manajemen PT Smelting, pihak karyawan Smelting yang terkena PHK dan pihak Pemkab Gresik hingga sekarang belum terealisasi. “Padahal, kami dijanjikan hearing pada 17 Maret 2017,” ujarnya.

Dia menilai, Disnakertrans Pemkab Gresik dan Disnakertrans Pemprov Jatim selintutan dalam menuntaskan persoalan yang dihadapi 309 karyawan Smelting.

Terbukti, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menyatakan, kalau tindakan PHK sepihak  yang dilakukan manajemen Smelting inprosedural (tidak prosedural)  dan dianggap menyahi ketentuan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan, dan Perda (peraturan daerah) Propinsi Jatim Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan, juga tidak dijalankan.

Karena itu, karyawan sudah melaporkan kondisi memilukan itu ke Kemenakertrans RI. Kemudian, Kemenakertrans RI mememerintahkan kepada Pengawas Disnakertrans Prorovinsi Jatim agar melakukan pemeriksaan terhadap manajeman Smelting yang telah melakukan PHK terhadap 309 karyawannya. “Namun, perintah Kemenakertrans itu tidak dijalankan,” terangnya.

Wakil Ketua SP FSPMI PT Smelting Ali Rifai menyatakan, Kemenakertrans memerintahkan agar manajemen PT Smelting tetap memberikan hak-hak buruh selama dua bulan mogok kerja, terhitung mulai Januari-Februari 2017.

Sebab, PHK  yang telah dilakukan manajemen Smelting dan mogok kerja karyawan tersebut sah atau tidak harus menunggu keputusan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Kemudian, Kemenaker lanjut Ali Rifai, juga menilai jika tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh 309 karyawan Smelting tersebut tidak menyalahi aturan. Tindakan mereka dibenarkan oleh Undang-Undang yang mengatur ketenaga kerjaan. “Tapi faktanya, hak-hak 309 karyawan selama 2 bulan itu tidak diberikan manajemen Smleting,” ungkapnya. (wan)