Pejabat Gresik Dilarang Liburan Akhir Tahun

0
410 views
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto

BeritaGresik.com –┬áBupati Gresik Sambari Halim Radianto melarang para pejabatnya berlibur ke luar kota pada akhir tahun. Larangan ini terkait adanya pengumuman mutasi jabatan besar-besaran yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Kendati belum ada kepastian kapan mutasi gelombang satu ini dilaksanakan, berbagai kesiapan sudah dilakukan. Mutasi jabatan diperkirakan berlangsung akhir tahun 2016. Karena itu, para pejabat di lingkup Pemkab Gresik diminta agar tetap berada di Gresik.

“Bisa jadi pelaksanaan pelantikan dan mutasi kami laksanakan besok atau lusa. Bahkan mungkin awal tahun 2017, maka anda semua sudah siap dan wajib hadir saat pelantikan,” ucap Sambari, saat memimpin rapat di Gresik, Selasa (27/12/2016).

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik Suyono mengakui mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Gresik terkait Organisasi Tata Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan dalam waktu dekat, dan efektif berlaku sejak 2017.

Menurutnya, pejabat yang akan dilantik untuk OPD 2017 sebanyak 1020 orang, dan saat ini jumlah total pejabat yang ada pada struktur lama sebanyak 949 orang.

“Jadi dalam mutasi nanti akan ada penambahan sebanyak 71 pejabat yang akan mengisi pos baru, dan penambahan pejabat baru tersebut masing-masing untuk eselon II bertambah 3 jabatan, eselon IIIa bertambah 2 jabatan, eselon IIIb bertambah 13 jabatan sedangkan eselon IV a dan b bertambah 53 jabatan,” bebernya.

Sementara itu, untuk organisasi perangkat daerah yang baru dan berlaku pada tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah ada 21 dinas, 3 badan, 2 sekretariat yaitu sekretariat daerah yang membawahi 10 bagian, serta sekretariat DPRD yang membawahi 3 bagian.

“Sekretariat Korpri, Bapeluh dan Kantor Ketahanan Pangan tidak tercantum pada OPD yang baru. Untuk Rumah Sakit Umum (RSU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesbangpol tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur dalam penataannya,” jelasnya. (ant/as)