Tunggakan Dana Macet PNPM Tambak Gresik Capai Rp 1,7 Miliar

Kantor PNPM Kecamatan Tambak Bawean, Gresik. (Foto: BG/Abr)

BeritaGresik.com – Sejak dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa pada 29 Desember 2014 tentang berakhirnya kontrak Fasilitator PNPM-MPd di seluruh Indonesia, nasib program PNPM menjadi tidak jelas.

Akibatnya, sejumlah dana yang sudah dipinjamkan kepada nasabah juga banyak yang macet. Kasus tersebut salah satunya terjadi pada PNPM MPd Kecamatan Tambak Bawean, Kabupaten Gresik.

Nerdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar Rp 1,7 miliar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tambak, Gresik macet di tangan nasabah.

Penyebabnya antara lain, tidak adanya lagi pengawasan langsung dari pemerintah pasca berakhirnya masa kerja fasilitator kecamatan (FK) maupun fasilitator kabupeten (Faskab) sejak 31 Desember 2017 lalu.

Faktor lain yang menjadi penyebab nunggaknya dana PNPM MP kecamatan Tambak karena para peminjam banyak memanipulasi data peminjam dengan modus meminjam KTP tetangga. Padahal, dana itu hanya digunakan satu orang saja.

“Dulu kami memberikan pinjaman sesuai prosedur, bahkan pada saat survei para peminjam yang KTP-nya dipinjam juga hadir, di luar sepengetahuan kami ternyata dana itu hanya dipakai satu orang,” terang Muslim, salah satu petugas UPK PNPM kecamatan Tambak, Selasa (24/10/2017).

Muslim menambahkan, saat ini dana yang masih bisa diputar PNPM Tambak masih tersisah sekitar Rp 1 miliar. Tak mau terus kecolongan, pihaknya meberlakukan sistem agunan atau jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam dana PNPM MPd kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.

“Kalau sekarang peminjam harus menggunakan anggunan, dana masih tersisa Rp 1 miliar, seandainya semuanya lancar bisa mencapai Rp 3 miliar,” terangnya.

Pengamat ekonomi dari Gresik Institute, Mohammad Aufa menyangkan jika pihak pemberi pinjaman sampai kecolongan dengan adanya dana yang tidak bisa ditarik dari para nasabah yang meminjam.

Seharusnya, kata Aufa, pihak pemberi pinjaman harus lebih selektif sebelum memberikan pinjaman, terkait kelayakan peminjam. Jika tidak dilakukan secara selektif orang akan menyepelekan aturan.

“Bisa saja data-data yang dilampirkan dalam permohonan nasabah itu fiktif. Dan akhirnya yang repot pihak pemberi pinjaman dikala nasabah menunggak,” kata Aufa yang juga menjadi dosen tersebut. (abr/amn)

No Response