DPRD Gresik Segera Beber Hasil Evaluasi Kinerja SKPD

0
75 views
Kantor DPRD Kabupaten Gresik. (Foto: BG/Kurniawan)

BeritaGresik.com – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Gresik, yakni FPG, FKB, FPPP, FGerindra, FPDIP, FPD dan FPAN telah menyiapkan catatan dan rekomendasi jelang penyampaian pandangan akhir (PA) dan pengambilan keputusan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2016.

Catatan dan rekomendasi itu disusun dari hasil evaluasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui hearing yang dilakukan empat komisi di DPRD Gresik. Rencananya, PA akan dibacakan saat sidang paripurna terkait APBD Gresik 2016 pada Kamis (27/4/2017) mendatang.

“Dari hasil laporan masing-masing komisi usai hearing dengan OPD, banyak catatan terhadap kinerja. Catatan itu bisa kami klasifikasikan sebagai catatan hijau (baik), kuning (kurang baik) dan merah (tidak baik),” kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah kepada BeritaGresik.com, Selasa (25/4/2017).

Menurut Saidah, selama pembahasan yang dilakukan masing-masing komisi, pihaknya diakui banyak menemukan capaian kinerja yang gagal di beberapa OPD selama tahun 2016. Di antaranya, rendahnya serapan anggaran yang dilakukan beberapa OPD.

“Sehingga, program atau kegiatan yang dijalankan dan sudah digelontorkan anggaran oleh DPRD di APBD tidak bisa berjalan 100 persen,” ungkap Saidah.

Dia menjelaskan, ada program yang tidak bisa dijalankan 50 persen oleh OPD tertentu, karena tenggang waktu yang ditentukan habis. Kondisi inilah yang membuat program yang telah dinantikan masyarakat tidak bisa diwujudkan.

Adapun di sektor pendapatan, dari hasil pembahasan empat komisi, pendapatan di APBD 2016 dikatakan banyak yang jeblok. “Ada beberapa OPD penghasil dianggap tidak sukses, bahkan gagal dalam mendongkrak PAD. Sehingga, berdampak minusnya kekuatan APBD 2016,” paparnya.

Padahal, lanjut Saidah, PAD tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan melalui APBD. “Kami sudah simpulkan OPD yang kami anggap gagal mendongkrak PAD, sehingga OPD tersebut bisa kami berikan catatan merah,” ucapnya.

Sayangnya, Nur Saidah masih enggan menyebutkan OPD apa saja yang mendapatkan rapor merah, termasuk kinerja sejumlah BUMD yang akan diberikan catatan kinerja untuk dievaluasi. “Nanti kita tinjukkan saat rapat paripurna,” pungkasnya. (wan)