AMP Extension page

Bupati dan Pejabat Pemkab Gresik Teken Perjanjian Kinerja

 

BeritaGresik.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Desa (OPD) Pemkab Gresik meneken surat perjanjian kinerja tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

Saat ini, Kabupaten Gresik menjadi satu-satunya di Jawa Timur yang melaksanakan Penandatanganan perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala OPD. Hal itu disampaikan Kepala Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur, Budy Supriyanto di Kantor Bupati Gresik, Selasa (23/1/2018).

“Ini sebuah konsekuensi yang luar biasa dalam pertanggungjawaban antara pemberi amanat yaitu Bupati Gresik dan penerima amanat yaitu para Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik,” ujar Budy.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 315 pejabat eselon II, III dan IV Pemkab Gresik turut menjadi saksi penandatanganan naskah Perjanjian kinerja antara Bupati sebagai pihak pertama dan Kepala OPD sebagai pihak kedua.

Penandatanganan surat perjanjian kinerja diawali Bupati dan Sekda Gresik Djoko Sulistiohadi. Selanjutnya diikuti Perwakilan Kepala Dinas, Kepala Badan serta Camat. Satu persatu perwakilan OPD melakukan penandatanganan yang disaksikan Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sambari mengaku pihaknya bersama tim anggaran sudah sangat hati-hati dalam menjalankan pemerintahan ini sesuai peraturan perundangan. “Kami berharap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan penandatanganan ini, pihaknya memimpin langsung rapat limpinan khusus bersama tim anggaran dan Kepala OPD untuk memberikan evaluasi setiap program yang diajukan oleh OPD.

Saat itu, Sambari mengaku telah menguji dan mengevaluasi semua program yang diajukan oleh OPD yang dipaparkan oleh para Kepala OPD masing-masing.

“Saya telah banyak melakukan rasionalisasi untuk efisiensi pada setiap program dan anggaran yang diajukan oleh OPD. Saya jamin pelaksanaan semua program ini tidak akan devisit, kecuali ada force majeure,” tegas Sambari.

Sekda Gresik Djoko Sulistiohadi menilai, apa yang dilakukan Bupati Gresik berhasil meningkatkan akuntabilitas, yaitu penyempurnaan dokumen perencanaan, pengurangan 31% kegiatan yang tak punya kontribusi terhadap program prioritas.

Menurut Sekda, capaian penilaian SAKIP saat ini cukup bagus. “Tahun 2015 kita hanya mendapat nilai C, selanjutnya pada tahun 2016 kita naik dua melompati CC ke tingkat B. Kami berharap penuilaian tahun 2017 ini bisa lebih baik lagi,” harapnya.

Sementara Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan, Bupati Gresik mengawal langsung penyusunan program tahun 2018 ini, sejak mulai tahap perencanaan hingga penganggaran.

“Pada kegiatan Rapat Pimpinan Khusus selama 13 hari. Bupati menghadirkan seluruh kepala OPD beserta pembantunya. Disana mereka disuruh memaparkan program yang telah disampaikan,” pungkas Suyono. (as)

No Response