Petugas Diminta Tegas Tindak Nelayan Masker di Bawean

0
193 views
Ilustrasi nelayan masker atau menyelam dengan alat bantu kompresor. (Foto: Dok. BG)

BeritaGresik.com – Maraknya aktivitas nelayan masker kian meresahkan nelayan tradisional di Pulau Bawean. Ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar ternyata tak lantas membuat praktik penyelaman dengan alat bantu kompresor berhenti.

Direktur LSM Bawean Corruption Watch (BCW) Dari Nazar mengatakan, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor pelaku nelayan masker di Bawean tetap menjalankan aksinya. Bahkan, upaya penindakan nelayan masker selama ini diduga kuat sarat dengan praktik pungli.

Dia mengaku seringkali mengendus aroma tak sedap dalam setiap penyelesaian persoalan nelayan masker di Bawean. Dia mencontohkan penanganan kasus empat nelayan masker asal desa Gelam, Tambak, yang diamankan petugas beserta alat bukti kompresor dan alat menyelam lainnya.

Meski diduga kuat melanggar aturan yang berlaku, empat nelayan itu akhirnya dilepas tanpa melalui proses hukum yang jelas. Kondisi begitu, kata Nazar, rentan dijadikan ajang praktik pungli oleh oknum warga dengan dalih untuk mengamankan kasus.

Karena itu, BCW meminta pihak berwajib agar memberikan kepastian hukum yang jelas terkait polemik nelayan masker.
“Setiap pelanggaran hukum semestinya penyelesaiannya melalui proses pengadilan,” kata Nazar di kantor Polisi Air (Polair) Bawean, Minggu (19/03/2017).

Menurut dia, penanganan kasus hingga tuntas sangat penting. Selain kepentingan penegakan hukum, penanganan kasus hingga proses ke pengadilan akan memberikan kejelasan apakah kegiatan nelayan dengan alat bantu kompresor itu mengandung unsur pidana atau tidak.

Seperti diketahui, praktik menggunakan alat tangkap kompresor diduga melanggar pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Dalam UU disebutkan, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau mengunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menanggapi hal itu, Kanit Polisi Air Bawean Bripka Sodik menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima konpensasi apapun dalam setiap penanganan kasus masker di Bawean. Dia justru mengingatkan kepada siapapun agar jangan sampai ada pungli.

“Saya justru mewanti-wanti di depan kepala desa dan tokoh masyarakat, jangan sampai ada praktek pungli apapun terkait kasus seperti masker ini, apalagi sampai membawa-bawa nama Airut,” tegasnya.

Jika terjadi penangkapan lagi, Bripka Sodik berjanji tidak akan segan memproses hukum, termasuk melakukan pengecekan di laboratorium terhadap ikan hasil tangkapan nelayan masker. Langkah itu guna memastikan mereka menggunakan potasium atau tidak, sehingga menjadi bukti pendukung terhadap aktivitas masker itu.

“Nanti kalau ada yang tertangkap lagi, kita akan lakukan lab ikan hasil tangkapannya supaya diketahui apakah ada penggunaan potasium atau tidak,” pungkasnya. (abr)