AMP Extension page

Menkeu Apresiasi Pengelolaan Anggaran Pemkab Gresik

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur R. Wiwin Istanti saat bertemu Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wabup Gresik Moh. Qosim di ruang rapat Bupati Gresik, Rabu (18/10/2017). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standart tertinggi.

Apresiasi itu diberikan Menkeu melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur R. Wiwin Istanti kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wabup Gresik Moh. Qosim di ruang rapat Bupati Gresik, Rabu (18/10/2017).

Wiwin Istanti menuturkan bahwa Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan penyaluran anggaran, khususnya DAK dan Dana Desa.

“Pada tahun lalu pelaporan seperti ringkasan kontrak, dokumentasi, penyerapan, harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta. Namun saat ini pelaporan tersebut sudah bisa disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah masing-masing,” kata Wiwin.

Dia menjelaskan, perubahan peraturan dari Menkeu itu untuk meningkatkan efektifitas guna meningkatkan pelayanan terhadap penyaluran DAK fisik dan dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah melalui KPPN Surabaya 1. “Sehingga dana yang tersalurkan bisa lebih efektif, efisien dan tepat waktu,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sambari merasa berayukur atas apresiasi yang diberikan Menteri Keuangan kepada Pemkab Gresik. Semua ini dikatakan berkat kerjasama semua pihak sekaligus dukungan masyarakat di kabupaten Gresik.

Sambari juga menyambut baik dan mengapresiasi terkait perubahan peraturan dari Kementerian Keuangan. Lendati begitu, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beberapa kendala pencairan anggaran daerah.

“Diharapkan memang saat ini untuk pelaporan yang sudah bisa ke KPPN, sehingga kendala yang dialami Pemkab bisa terselesaikan dengan cepat dan baik,” ujar Sambari. (as)

 

No Response