DPRD Gresik Minta Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

0
32 views
Kantor DPRD Kabupaten Gresik. (Foto: BG/Wan)

BeritaGresik.com – DPRD Kabupaten Gresik punya harapan besar setelah Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal disahkan. Payung hukum tersebut juga diharapkan bisa dijalankan secara efektif oleh para pemangku kebijakan di Gresik.

Itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda di Gresik, Kamis (14/9/2017). Pemangku kebijakan dimaksud, terang Huda, adalah mereka yang memiliki otoritas mempekerjakan masyarakat, baik di sektor industri, perhotelan, restoran dan sektor usaha lain.

“Kami sudah meminta kepada perusahaan-perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja baru lebih memprioritaskan para pencari kerja tenaga lokal,” ucapnya.

Menurut Huda, Perda itu sengaja dibuat untuk mengurangi jumlah pengangguran di Gresik. Sebab, berdasarkan data yang masuk ke Komisi IV, angka pengangguran aktif dan pasif di Kabupaten Gresik tercatat hingga 2017 masih tinggi, kisaran 4,5 persen lebih atau kisaran 30.000 jiwa lebih.

Karena itu, keberadaan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik.

“Ini kami lakukan sebagai bentuk implementasi DPRD Gresik selaku penyelenggara pemerintah sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemda yang memiliki kewajiban sama dalam mengatasi problematika yang dihadapi pemerintah seperti ketenaga kerjaan,” paparnya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Gresik yang membidangi ketenaga kerjaan ini juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Gresik agar melakukan upaya serius dalam mengurangi angka pengangguran.

Langkah dimaksud seperti memperbanyak membuka lowongan atau rekrutmen pencari kerja melalui Job Fair. “Momentum Job Fair sejauh ini banyak berpeluang untuk rekrutmen tenaga kerja baru.

Huda mengaku memahami kalau di Kabupaten Gresik banyak para pengangguran, baik aktif maupun pasif, lantaran sumber daya manusianya tidak sesuai yang dibutuhkan perusahaan.

Sementara banyak pencari kerja dari daerah lain yang nemiliki skill (kepandaian) yang dibutuhkan. Sehingga, perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan lebih memilih pencari kerja dari luar Gresik. “Melihat kondisi ini kami tidak bisa serta merta melarang perusahaan tidak merekrut tenaga kerja dari luar Gresik,” cetusnya.

Untuk itu, sebagai upaya menghindari agar kasus tersebut tidak berlarut, Komisi IV meminta Disnakertrans agar intens mengadakan pelatihan para penacari kerja. “Disnakertrans kan memiliki Pusat Latihan Kerja. Tolong dimanfaatkan,” pintanya.

Lebih jauh Huda mengungkapkan, Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sengaja dibuat sebagai bentuk keprihatinan Komisi IV karena melihat masih banyak warga lokal (asli Kabupaten Gresik) yang tidak mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri.

Namun sebaliknya, pekerja asal luar Gresik banyak menguasai berbagai sektor pekerjaan di Kota Santri dan Kota Wali ini. “Ini kan kondisi memilukan. Sektor-sektor pekerjaan justru banyak diisi dari luar Gresik, sementara warga Gresik banyak yang nganggur di daerahnya sendiri,” kata Huda.

Tingginya jumlah pekerja dari luar Gresik dibandingkan dengan tenaga kerja lokal (Gresik) sering mendapatkan keluhan masyarakat Gresik, terlebih para pencari kerja aktif. “Realita ini yang menginisiasi Komisi IV untuk melindungi tenaga kerja lokal dengan Perda tersebut,” jelasnya.

Setelah diundangkan, Perda tersebut akan memberikan perlindungan terhadap para pencari dab pekerja asal Gresik di semua sektor. Baik pegawai, pemerintahan, BUMN, BUMD, industri, perhotelan, rumah makan, konsultan, percetakan, supermarket dan sektor lainnya. (wan)