Bupati Gresik Kembali Mutasi Sejumlah Pejabat

0
32 views
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gresik. (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kembali melakukan mutasi atau pergeseran posisi jabatan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik di kantor Bupati Gresik, Selasa (14/11/2017).

“Saya percaya para pejabat di posisi baru akan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab,” kata Sambari di sela pengambilan sumpah janji, pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas.

Benerapa nama pejabat eselon II yang dilantik yaitu Mulyanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Sebelumnya Mulyanto menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik.

Sementara posisi Kepala Disnaker Pemkab Gresik diisi Agus Mualif yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Kemudian, Hermanto T.H Sianturi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gresik.

Selanjutny, Sumarno menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Selain pejabat eselon II, Bupati Sambari juga melakukan mutasi kepada pejabat eselon III setingkat kepala bidang atau sekretaris dinas dan eselon IV setingkat kasi di lingkungan kerja Pemkab Gresik.

Mutasi ini dilakukan Sambari sebagai suatu jawaban atas kinerja aparaturnya. Dia mengatakan, mutasi terhadap pejabat pemkab kali ini merupakan upaya untuk memaksimalkan kinerja seluruh instansi.

“Para pejabat harus memenuhi kredibilitas dan mumpuni di bidangnya. Dan yang paling penting adalah mau dan mampu melaksanakan tugasnya,” ucap Sambari.

Ia mengklaim proses pelantikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Karena itu, Sambari meminta agar semua pihak saling berkolaborasi guna menjaga kondusifitas. Para pejabat juga dituntut bekerja secara professional dalam menciptakan trobosan.

“Semua kami lakukan transparan dan terbuka, tidak ada unsur jual beli jabatan yang selama ini diberitakan oleh media massa. Dan semua usulan dari Baperjakat (Badan Perimbangan Kepangkatan dan Jabatan),” jelasnya. (iis/as)