AMP Extension page

Pemuda Gersik Desak Disperindag Usut Tuntas Penyalahgunaan Impor Garam

Pemuda Gresik mendesak Disperinsag Gresik agar mengusut tuntas kasus penyalahgunaan impor garam, yang dirasa telas merugikan petani garam di Gresik. (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Kasus penyalahgunaan impor garam mendapat perhatian dari pemuda Gersik yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Gresik. Mereka bahkan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gersik, dan meminta agar kasus penyalahgunaan impor garam oleh PT Gakindo Sejahtera Abadi diusut tuntas.

Koordinator aksi Joni menyatakan, seharusnya izin impor di khususkan pada impor garam industri. Namum pada kenyataannya izin tersebut dikatakan telah disalahgunakan, yaitu dengan dikemas menjadi garam konsumsi.

“Dengan penyalahgunaan izin impor ini sangat merugikan terhadap petani garam, karena garam merupakan satu-satunya mata pencaharian dari masyarakat petani garam,” kata Joni, Selasa (14/8/2018).

Selain itu, peyalahgunaan izin ini disebut telah melanggar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Impor Garam, sehingga harus segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami menuntut Tim Survei Kementerian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

Penyalahgunaan izin impor garam, lanjut Joni, merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kasus tersebut dirasa sangat merugikan petani dan membahayakan para konsumen garam.

“Kami meminta pemerintah untuk mencabut izin impor PT Garindo Sejahtera Abadi yang sudah menyengsarakan masyarakat,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik, Agus Budiono menuturkan, permasalahan garam impor bukan kewenangan pemda, melainkan pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan. Termasuk diantaranya untuk menetapkan legalitas kondisi garam yang mengandung yodium serta NHaCL dari BPOM.

“Untuk mencabut yang menindaklanjuti adalah Mabes Polri. Jadi semua itu adalah domain Mabes Polri,” tuturnya.

Untuk kelanjutannya, Diskoperindag Gresik mengaku sudah mengawalnya, tapi hanya pada sektor industri rumah tangga, bukan skala menengah maupun besar.

“Pemda tidak bisa mencabut, tapi akan mereview terkait gudang yang menjadi penampungan penyalahgunaan garam impor,” tandasnya. (as)

No Response