Tanpa Kades, Dana Desa Tanjungori Rp 850 Juta Tak Bisa Dicairkan

0
30 views
Kantor Balai Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak Bawean, Kabupaten Gresik. (Foto: BG/Abr)

BeritaGresik.com – Sejak kepala desanya ditahan Kejaksaan Negeri Gresik karena terjerat kasus dugaan penyalahgunaan dana desa 2016, tak tanpak ada aktivitas apapun di Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

Sejumlah program yang dicanangkan Desa setempat seperti rencana pembangunan jalan lingkungan, honor pantia PBB, jalin matra dan program pemberdayaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum bisa direalisasikan.

Pasalnya, dana sebesar Rp 850 juta lebih yang terdapat di rekening Desa Tanjungori untuk sejumlah kegiatan sampai saat ini tak kunjung bisa dicairkan. Kondisi itu dibenarkan Bendahara Desa Tanjungori Uswatun Hasanah, Senin (11/9/2017).

Uswatun mengungkapkan, saat ini dana yang tertahan di rekening Desa Tanjungori mencapai Rp 858.513.438. Namun, dana tersebut belum bisa dicairkan selama belum ada SK dari Bupati Gresik terhadap Pelaksana Tugas (Plt) kades yang ditunjuk.

“Iya, belum bisa dicairkan, ada dana desa, dan BK serta bagi hasil, katanya masih nunggu SK Plt,” kata Uswatun.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi mengaku pihaknya sudah mengajukan surat kepada bupati terkait pengangkatan Plt Sekdes untuk diangkat menjadi plt Kepala Desa Tanjungori, Tambak Bawean.

“Jadi kemarin kami sudah mengajukan kepada Pak Bupati lewat bagian hukum tentunya,” kata Tursilo.

Terkait dana kas desa yang hingga kini tak bisa dicairkan, Tursilo mempersilahkan kepada Plt Sekdes Desa Tanjungori untuk mengajukan pencairan ke bank dengan didampingi oleh Camat Tambak, agar kegiatan di desa setempat tetap berjalan.

“Jadi, nanti kalau Plt Sekdes ini mau mencairkan dia harus berkonsultasi dengan camat. Kemarin saya sudah menghubungi Pak Camat bahwa untuk Tanjungori agar pembngunan tidak mandek maka harus dipandu langsung oleh camat,” jelasnya.

Tursilo menambahkan, sambil menunggu putusan inkrah terhadap kepala desa yang saat ini masih dalam proses hukum, maka secara aturan Plt Sekdes yang ada saat ini akan menempati jabatan Plt kepala desa.

Ketika persoalan hukum yang menjerat Jumali sudah inkrah atau mempunyai status hukum tetap, lanjut Tursilo, pihaknya akan meningkatkan status kepala desa Tanjungori dari pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap dan jabatan kepala desa bisa diisi Pj dari kecamatan.

“Kalau Pak Kades itu sudah inkrah, maka tentu saya tingkatkan dari pemberhentian sementara ke pemberhentian tetap. Kalau sudah seperti itu, maka statusnya Pj bukan lagi Plt, dan itu bisa diisi dari kecamatan,” pungkasnya. (abr)