AMP Extension page

Pemkab Gresik Perkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemkab Gresik terus berupaya memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapat nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2018.

Untuk menuju kesana, beberapa perbaikan dikatakan sudah dilaksanakan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Sutrisno pada Kamis (9/8/2018) di kantornya.

Untuk penguatan SAKIP, Pemerintah Kabupaten Gresik menghadirkan Deputi reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA.

Pada Selasa sore kemarin, ratusan pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik dikumpulkan di Ruang Mandala Bakti Praja. Pejabat yang didalamnya adalah para pemangku kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut diberi pembinaan oleh para Pejabat dari Kementerian PAN RB.

Pada kesempatan itu, Bupati Gresik menyampaikan bahwa banyak yang sudah dilakukan pada setahun terakhir. Selain efisiensi APBD yang hampir Rp100 miliar, Bupati juga mengadakan apel ASN setiap waktu diluar apel rutin. Kami menutup gerbang kantor pada setiap pukuk 07.00 Wib dan membukanya kembali setelah pukul 08.00 Wib.

Selain itu, jajaran pejabat yang tergabung dalam tim disiplin melakukan sidak ke setiap OPD di saat-saat tertentu.

“Yang kami lakukan ini sangat efektif dalam Peningkatan kehadiran ASN. Ada konsekwensi bagi kepala OPD ketika masih ada anak buahnya yang tidak mengikuti apel. Mereka harus mendampingi anak buahnya saat anak buahnya menerima sanksi. Kami berharap dari peningkatan disiplin ASN ini akan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,” ujarnya serius.

Menanggapi yang disampakan Bupati Sambari, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Pemkab Gresik sudah menunjukan banyak perbaikan dalam menuju reformasi birokrasi.

“Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi yaitu komitmen pembinaan yang kuat, peningkatan ilmu pengetahuan dan dan semua Pejabat punya niatan yang kuat. Ketiganya ini sudah dilakukan dan dijiwai oleh Bupati dan Pemerintah Kabupaten Grseik,” katanya.

Dia mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Bupati beserta jajaran Pejabat Pemkab Gresik yaitu adanya pembenahan di dalam (intern). Menurutnya, perubahan itu pasti sakit dan pasti banyak yang menghalangi.

“Menyikapi keadaan sekarang ini, perubahan itu sudah menjadi keharusan birokrasi. Kalau tidak berubah berarti mati. Saya menghargai komitmen kuat Bupati untuk selalu berubah dan tentunya setiap tahun ada perubahan,” ujarnya.

Tentu saja kalau semua perubahan ke arah perbaikan ini sudah dijalankan dan terwujud. Menurut Deputi reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA Gresik memang pantas memperoleh Nilai A. (sdm/as)

No Response