Cegah Korupsi, Sambari Siap Kawal LHKPN Pejabat Gresik

0
48 views
Cegah Korupsi, Sambari Siap Kawal LHKPN Pejabat Gresik
Bupati Gresik Sambari berkomitmen mengawal pelaksanaan LHKPN pejabat di lingkungan Pemkab Gresik. (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN) kepada seluruh pejabat di Gresik, Selasa (6/08/2018).

Selain kepara pra pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, pendampingan dan sosialisasi LHKPN berbasis elektronij ini juga dilakukan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik.

Pendampingan dan sosialisasi tersebut dilakukan KPK sesuai dengan Peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan terkait LHKPN.

Terkait hal itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan mendukung penuh upaya yang dilakukan lembaga anti rasuah itu, demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang taat terhadap aturan yang ada, sekaligus pencegahan terhadap korupsi.

“Kegiatan ini sangat bagus untuk diselenggarakan agar terwujud penyelenggaraan negara yang mentaati aturan hukum yang ada serta menghindari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujar Bupati Sambari.

Menurut dia, pelaporan harta kekayaan pejabat negara kini sangat mudah dengan adanya aplikasi e-LHKPN. “Dengan mengisi dan melaporkan harta kekayaan kepada KPK, maka secara langsung sudah ikut mencegah terjadinya pelanggaran hukum yakni KKN maupun gratifikasi,” ucapnya.

Sambari mengatakan, Pemkab Gresik berkomitmen mengawal LHKPN demi terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemkab Gresik. Selain itu juga sebagai penyedia sarana kontrol masyarakat dan uji integritas penyelenggara negara.

“Melalui Perbup Nomor 19/2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Gresik serta menginisiasi adanya pakta intergritas sebagai salah satu persyaratan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemkab Gresik harus disertai dengan bukti LHKPN,” jelasnya.

Fungsional Spesialis LHKPN KPK Andika Widiarto mengatakan, penyampaian laporan secara online adalah sebagai fungsi Peraturan Bupati Gresik, siapa yang menjadi wajib lapor di instansinya masing-masing.

Pasalnya, jabatan apa saja yang menjadi wajib lapor telah diatur oleh Perbup dan itu menjadi dasar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. “Pengisian e-LHKPN sudah dilakukan dengan aplikasi, tidak perlu lagi dokumen pendukung yang sangat banyak,” ujar Andika.

Ia mengingatkan batas waktu penyampaian LHKPN paling lambat tiga bulan setelah menjabat atau pensiun. Saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode berkala bagi pejabat yakni tiap setahun sekali.

“Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret di tiap tahunnya,” paparnya. (iis/as)