Pemkab Gresik Tertibkan Bangunan Tanpa IMB di JIIPE

0
34 views
Tim pemantau perizinan Pemkab Gresik. (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Tim Pemantau Perizinan Pemkab Gresik kembali melakukan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan tanpa Izin Mendirikan Banguna (IMB). Kali ini penertiban dilakukan di Kawasan Industri JIIPE, jalan raya Deandles Manyar, Gresik, Rabu (06/9/2017).

Upaya penertiban dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Gresik Kng. Djoko Sulistio Hadi. Tanpak pula Kepala Inspektorat Hari Soerjono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Agus Mualif, Kepala Bagian Hukum Edi Hadisiswoyo dan Kepala Dinas Satpol PP Achmad Nuruddin.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono mengatakan, JIIPE merupakan proyek Strategis Nasional dan termasuk kawasan industri yang memperoleh layanan “KILK” BKPM (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi), dengan ketentuan status hak atas lahan tersebut tidak bermasalah.

Namun, bangunan milik sejumlah perusahaan yang berdiri di kawasan JIIPE disinyalir belum memiliki legalitas berupa IMB. Untuk itu, tim mendesak agar pihak pengelola kantor tersebut segera menyelesaikan perizinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Hingga kini sudah tercatat sejumlah perusahaan besar dan kecil di Gresik yang belum mengantongi IMB. Bila berdasarkan aturan, perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik sudah pasti melanggar aturan yang ada. Oleh sebab itu, tim pemantau perizinan akan terus melakukan pengawasan dan penertiban,” ujar Suyono.

Dia menjelaskan, ada beberapa tahap mikaniame peneguran untuk perusahaan. Salah satunya yakni menyurasi perusahaan tersebut agar melengkapi izin yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Agus Mualif memgatakan, bahwa pengurusan IMB sangat mudah. “Bilamana semua berkas pendukung seperti bukti kepemilikan tanah yang sah dan kelengkapan dokumen lainnya lengkap, maka proses penerbitannya sangat cepat,” kata Agus.

Terkait hal tersebut, Yugo selaku pihak pengelola dan perizinan marketing office kawasan JIIPE mengaku siap untuk memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (as)