Komisi D DPRD Gresik Belajar Perlindungan Tenaga Kerja Lokal ke Pemprov Jateng

0
151 views
Kantor DPRD Kabipaten Gresik. (Foto: BG/Kurniawan)

BeritaGresik.com – Banyaknya industri di wilayah Kabupaten Gresik yang tidak berbanding lurus dengan tingkat serapan tenaga kerja lokal mendapat perhatian serius dari Komisi D DPRD Kabupaten Gresik.

DPRD Kabupaten Gresik bahkan mulai menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Langkah itu diambil menyikapi permasalahan pengangguran tenaga kerja lokal.

Untuk itu, Komisi D DPRD Gresik melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnaker) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), Selasa (31/1/2017).

“Di Gresik banyak sekali industri atau perusahaan berdiri, jumlahnya 1.000 lebih. Tapi di Gresik masih ada pengangguran. Hal ini terjadi karena tenaga kerja banyak diambil dari luar daerah. Untuk itu, disusun Raperda ini,” kata Bambang Adi Pranoto (BAP), Anggota Komisi D DPRD Gresik.

Ia menjelaskan, komisi D belajar di Pemprov Jateng karena perlindungan tenaga kerja lokal di sana cukup baik. “Kami belajar dulu, selanjutnya serap aspirasi ke sejumlah perusahaan di Gresik, untuk kemudian Raperda ditetapkan targetnya bulan November mendatang,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Komisi D, lanjut Bambang, berharap komposisi tenaga kerja lokal di setiap perusahaan yang ada di Gresik mencapai 60 persen, baik itu tenaga kasar maupun ahli, termasuk juga tenaga kerja yang diambil dari outsourcing.

“Apalagi saat ini isu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) sangat marak, tenaga kerja lokal jelas butuh perlindungan,” ujarnya.

Karena itu, Komisi D DPRD Gresik mengajukan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi tenaga kerja lokal. Warga setempat harus diberi ruang agar mendapat prioritas pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di Gresik.

“Ini merupakan langkah dan terobosan untuk menekan angka pengangguran di Gresik. Dengan adanya Perda, masyarakat Gresik bisa lebih mudah dan menjadi prioritas untuk bekerja perusahaan-perusahaan di Gresik,” papar Bambang.

Keberadaan perda ini diharapkan tenaga kerja lokal tetap bisa bekerja di daerahnya sendiri. “Jangan sampai, perusahaan-perusahaan beroperasi di Gresik tapi yang bekerja di dalamnya malah kebanyakan warga luar atau tenaga kerja asing,” papar dia.

“Sesuai undang-undang, komposisi mengakomodir tenaga kerja antara 15 persen sampai 20 persen. Tapi, kami berharap bisa lebih dari itu, perusahaan bisa menampung warga asli Gresik lebih banyak lagi,” harapnya. (Adv/wan)