Puluhan Guru Non K2 di Gresik Adukan Nasib ke Dewan

0
105 views
Puluhan guru dari Forum PTK non K2 di Kabupaten Gresik mengadu ke Dewan. (Foto: BG/Kurniawan)

BeritaGresik.com – Pengalihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang dimulai sejak awal tahun ini menyisakan kesedihan, khususnya bagi para guru dari Forum PTK non K2 di Kabupaten Gresik, karena tak kunjung menerima upah yang layak hingga tahun ini.

Sekitar 50 perwakilan guru dari Forum PTK Non K2 Gresik mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Gresik mengadukan nasibnya yang tidak kunjung mendapatkan perhatihan dari pemerintah Kabupaten Gresik.

Kedatangan puluhan guru non K2 diterima anggota Dewan dari komisi 4 yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Abggota Komisi 4 Bambang Adi Pranoto yang akrab di sapa BAP dari komisi 4 ini menyatakan akan mengambil langkah serius terhadap nasib Forum PTK Non K2.

“Ketika mutu pendidikan di Indonesia dipertayakan, guru dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indoneaia, karena merekalah yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan,” kata Bambang, politisi Partai Golkar asal Sembayat.

Bambang juga menegaskan,  kondisi ini juga sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan guru yang sangat rendah. “Bagaimana guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sementara mereka masih bingung harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin tidak dapat di cukupi dengan gaji yang diterimanya. Dan ini harus kita bantu,” ujarnya.

Salah satu langkah yang akan diambil oleh DPRD Gredik, lanjut Bambang, yakni segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. “Secepatnya kita akan undang pihak Dinas pendidikan dalam hal ini selaku pemegang kebijakan, selain itu kita ajak hearing dengar pendapat untuk mencarikan solusi,” ucapnya.

Menurut Bambang, wajar bila guru yang tergabung dalam Forum PTK Non K2 yang berada dalam naungan sekolah SD dan SMP negeri yang berada di lingkungan Kabupaten Gresik ini menuntut upah yang layak, karena selama ini dengan uang yang mereka terima dianggap belum layak.

“Bayangkan tenaga guru honorer yang mengabdi selama bertahun-tahun hanya mendapatkan honor Rp 250 ribu per bulan, dan saat ini mereka meminta ke kami sebagai penjebatan dari DPRD Gresik untuk bisa menjembatani. Dan ini memang harus kita bantu,” pungkasnya. (wan)