DPRD Gresik Cecar Kepsek SDN Karangkering Terkait Pungli

0
443 views
Ilustrasi pungli di sekolah.
Ilustrasi pungli di sekolah.

BeritaGresik.com –┬áKomisi D DPRD Gresik menemukan unsur pungutan liar (pungli) yang dilakukan di SDN Karangkering, Kebomas, Gresik. Sayangnya, tak ada sanksi yang diberikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik kepada Kepala Sekolah (Kepsek).

Persoalan pungli ini mengemuka dalam hearing atau rapat dengar pendapat yang diselenggarakan Komisi D DPRD Gresik, Selasa (7/6/2016). Hadir Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Gresik, Nur Iman.

Selain itu, ada juga Kepala Sekolah SDN Karangkering Qubba’atul Mu’arofah, Ketua Komite Safari, serta wali murid Kelas III M Chamim.

Ketua Komisi D Gresik Muntarifi awalnya mempersilakan Chamim selaku pihak wali murid yang pertama mengunggah kasus pungli itu ke media sosial untuk memberikan kronologis.

Chamim mengaku awalnya curiga dengan potongan tabungan anaknya. Saat anaknya kelas II, tabungannya mencapai Rp4 juta. Kemudian, dirinya menanyakan kepada wali kelas terkait kemungkinan tanggungan anaknya, hingga tabungannya berkurang.

“Tanggungan kelas satu maupun kelas dua sudah dipotong dan lunas. Tapi kenapa saat kelas III muncul lagi potongan pada tabungan untuk uang gedung. Karena merasa janggal, kami akhirnya memunculkan persoalan ini di dunia maya,” ujarnya.

Kondisi itu yang membuat para netizen berkomentar. Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SDN Karangkering Qubba’atul Mu’arofah mengaku awalnya mengetahui ada tarikan yang dilakukan sebelum dirinya menjabat kepala sekolah. Pihaknya sudah meminta agar tarikan tersebut dihentikan.

“Kami benar-benar tidak tahu jika ada tarikan tersebut. Kami baru mengetahui setelah kasus tersebut mencuat di permukaan. Jadi saya benar-benar tidak tahu, makanya yang tanda tangan pada kuitansi tersebut hanya wali kelas,” tukas dia.

Kabid Dikdas Nur Iman menyatakan, sebenarnya upaya ini baik. Namun, caranya saja yang salah karena menentukan besaran dan waktu.

“Memang fasilitas yang diberikan pemerintah belum mencukupi, jadi sekolah mencoba mencukupi dengan jalan seperti ini,” ujarnya singkat.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Gresik Tri Purwito tidak percaya jika hal ini tidak fiketahui kepala sekolah. Sebab, seluruh kebijakan sekolah seharusnya mendapatkan persetujuan kepsek.

“Tidak mungkin tidak tahu, berarti tidak ada pengawasan dari kepsek,” terangnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Gresik Muntarifi memilih menghentikan kasus ini tanpa ada sanksi. Pihaknya hanya meminta kepada sekolah untuk menghentikan seluruh tarikan kepada para siswa.

“Kami minta agar seluruh tarikan yang masih berlangsung agar dihentikan,” pungkas dia. (wan)