Yayasan Pendidikan Swasta di Gresik Didorong Berbadan Hukum

0
601 views
Yayasan pendidikan swasta di Gresik diminta segera memiliki badan hukum dari Kemenkumham. (Foto:BG/Wan)
Yayasan pendidikan swasta di Gresik diminta segera memiliki badan hukum dari Kemenkumham. (Foto:BG/Wan)

BeritaGresik.com – Yayasan pendidikan swasta di Kabupaten Gresik didorong agar berbadan hukum. Sebab, syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) atau hibah, yayasan harus berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal itu dikemukakan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Gresik saat mengumpulkan sejumlah yayasan yang ada di Kabupaten Gresik, Kamis (7/1/2016). Kegiatan ini dilakukan Dindik Kabupaten Gresik hingga Sabtu (9/1/2016).

Syarat itu mengacu pada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah daerah, Pasal 298 Ayat 5 menyebutkan ketentuan syarat penerima bansos, yaitu berbadan hukum untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Yayasan atau lembaga tidak cukup hanya berbekal notaris saja, tetapi juga harus sampai ke Kemenkumham.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Gresik, Mahin memfasilitasi lembaga informal, nonformal, dan PAUD untuk mengurus SK Kemenkumham.

Hal ini dilakukan karena lembaga-lembaga tersebut memiliki peluang mendapatkan hibah dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Supaya proses berlangsung maksimal, Mahin menyebut pihaknya juga mendatangkan perwakilan Kemenkumham dan Asosiasi Notaris Gresik.

“Pendaftaran yayasan dan Lembaga agar berbadan hukum bisa dilakukan dengan mendaftar langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Kita sediakan fasilitas diruang auala. Yang mana mulai Senin kemarin sudah kita sosialisasikan ke wilayah kerja (wilker) masing masing.

Dindik memberikan fasilitas atau membantu percepatan pendaftaran dan pengesahan setiap lembaga pendidikan ke Kemenhumkan. Agar pencairan berupa Bopda atau hibah nantinya bisa berjalan lancar,” ujar Kadis Pendidikan Gresik, Mahin, Kamis (7/01/2016).

Kerugian yayasan yang tak berbadan hukum memang lumayan, salah satunya yakni tidak dapat cairnya bantuan Operasional Dekolah (Bopda). Data di Dindik Kabupaten Gresik, jumlah lembaga swasta mulai PAUD, TK sampai SMA Swasta mencapai 6.000 lebih. Hanya 40 persen yang sudah mempunyai status BH dari Menkumham.

Syamsul Ma’arif, Mantan Wakil Ketua DPRD Gresik, pemilik Yayasan Tarbiatul Muwahidin, yang membawahi 3 lembaga pendidikan mulai MI, TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin), saat mengurus kelengkapan berkas di Kantor Dindik Kabupaten Gresik, menuturkan persyaratan sekarang ini untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah cukup rumit.

“Dulu, lembaga pendidikan atau yayasan cukup mengajukan di notaris dan disahkan di pengadilan sudah cukup sekarang harus berbadan hukum dari Menkumham. Lebih rumit sekarang ini. Tapi jika untuk ketertiban administrasi sah-sah saja asalkan tidak membebani masyarakat yang ingin ikut mencerdaskan bangsa dengan mendirikan yayasan dan lembaga pendidikan swasta,” pungkasnya. (wan)