AMP Extension page

Kadinkes Gresik Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana BPJS 2,4 Miliar

Kajari Gresik Pandoe Pramukartika didampingi Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto dan Kasi Intel Marzuki dalam jumpa pers di kantor Kejari Gresik, Selasa (28/8/2018). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya menetapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik, dr Nurul Dholam, sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana BPJS Kesehatan sebesar Rp 2,451 miliar.

Kajari Gresik Pandoe Pramukartika mengatakan, penyidik tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, pihaknya menemukan adanya dugaan penyimpangan dana kapitasi jaspel sebesar Rp 2,451 miliar.

“Kami menetapkan ND (Nurul Dholam) sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana kapitasi jaspel Rp 2,451 miliar. Untuk sementara tersangka tidak kami tahan,” kata Pandoe dalam jumpa pers di kantor Kejari Gresik, Selasa (28/8/2018).

Kajari mengungkapkan, pada 2016 silam Dinkes Gresik memperoleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat BPJS senilai Rp 45 miliar. Sebesar 60% dari dana itu digunakan untuk Jaspel di Puskesmas. Lalu pada 2017 Dinkes kembali menerima dana JKN sebesar RP 47 miliar, dan 60% digunakan untuk Jaspel.

Penyimpangan diduga terjadi ketika dana Jaspel tersebut masuk ke Puslesmas dengan cara dilakukan pemotongan masing-masing sebesar 10%. “Hasil potongan itu lalu ditampung di dinas kesehatan kemudian dimasukkan ke rekening pribadi ND,” ungkap Pandoe.

Kendati sudah ditetapkan tersangka, pihak Kejari belum akan melakukan penahanan terjadap ND. Alasannya, pihak Kejari masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus itu. Kejari juga akan melakukan pencekalan bepergian ke luar negeri bagi tersangka.

“Kejari akan melayangkan panggilan pemeriksaan pertama kepada ND, dengan status tersangka. Namun, jika dalam pemanggilan kesatu, kedua dan ketiga ND tak hadir, maka akan dilakukan penjemputan paksa,” ucapnya.

Dalam kasus ini, ND akan dijerat dengan pasal 2, 3, dan 11 E dan F Undang-Undang Nomor 31/1999 diubah UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (abr)

No Response