Jelang Dilantik Jadi Anggota DPRD Gresik, Mahmud Divonis Dua Tahun Penjara

Terdakwa saat mengikuti sidang putusan di PN Gresik, Kamis (15/8/2019). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Caleg terpilih dari partai Nasdem Gresik Mahmud divonis hukuman penjara selama dua tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam penjualan tanah. Terdakwa oleh Majalis Hakim dinyatakan terbukti melanggar pasal 378 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan hakim berbeda dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun. Bahkan, terdakwa juga dituntut melanggar pasal 372 KUHP terkait tindak pidana penggelapan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim berpendapat perbuatan memenuhi unsur melawan hukum karena telah menerima uang sekitar Rp 15,3 miliar untuk pembebasan tanah dari PT Bangun Sarana Baja (BSB), namun uang itu tidak dipergunakan sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian.

Terdakwa juga dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan karena menyuruh saksi Kastar dan Rodiyah mencari tanah dan diberi cek giro blong. Padahal, terdakwa sudah menerima pembayaran dari PT BSB meski tidak semuanya diberikan sesuai perjanjian.

“Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun,” tega majelis hakim yang diketuai Putu Gde Hariadi dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Gresik, Kamis (15/8/2019).

Atas vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya Michael dan Gunadi menyatakan mengajukan banding. Kuasa hukum terdakwa juga mengajukan penangguhan penahanan agar kliennya dapat mengikuti pelantikan sebagai anggota DPRD Gresik.

“Maaf yang mulia, kalau diperkenankan kami ingin mengajukan penangguhan agar terdakwa dapat dikeluarkan dari penjara hanya untuk mengikuti pelantikan sebagai anggota dewan tanggal 23 Agustus,” kata kuasa hukum terdakwa, Gunadi.

Atas permintaan itu, Majelis Hakim Putu Gde Hariadi mengatakan, bahwa ketika sudah menyatakan banding maka status tahanan terdakwa beralih ke pengadilan tinggi.

Terpisah, kuasa hukum terdakwa lainnya, Michael, menilai putusan ini tidak adil untuk kilennya. Pasalnya, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 372 yakni penggelapan. Sementara hakim berpendapat terdakwa melanggar pasal 378 yakni tentang penipuan.

“Ini jelas penggelapan yang dituduhkan jaksa tidak terbukti. Anehnya, hakim membalik perkara ini dengan pasal penipuan. Otomatis, saksi dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa tidak bisa menjerat terdakwa dengan pasal penggelapan dengan pelapor PT. BSB,” kata Michael

Menurut dia, majelis hakim seharusnya jeli saat memutus perkara ini. “Yang menjadi pelapor kan PT BSB bukan Rodiah dan Muktar. Dengan putusan 378 jelas unsur penggelapan yang dituduhkan pada terdakwa tidak terbukti. Seharusnya, hakim membebaskan Terdakwa,” pungkasnya. (him/as)

No Response