Tahap Pencalonan Berpotensi Timbulkan Kekerasan Sosial

0
332 views

SURABAYA, BeritaGresik.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur menilai tahapan pencalonan berpotensi menimbulkan kekerasan sosial karena ditemukan banyak keputusan yang tidak beres dari penyelenggara Pemilihan Umum.

“Bawaslu banyak mencatat tahapan pencalonan menjadi tahapan paling krusial karena banyak penilaian terkait hasil yang tidak beres,” ujar Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto di sela rapat koordinasi sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat di Gedung Dinas LPMP Jatim di Surabaya, Sabtu.

Ia mencatat, pada Pilkada langsung di Kabupaten pada 2006 dan di Kabupaten Mojokerto pada 2010, yang mana terjadi tindak kekerasan di masyarakat sosial akibat dampak tahapan pencalonan.

Tidak itu saja, efek akibat tahapan ini juga berimbas pada penyelenggara Pemilu yang tidak sedikit petugas atau anggota harus kehilangan posisinya.

Sesuai catatan Bawaslu, pada 2012 di Kabupaten Lumajang sebanyak tiga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena bekerja tidak sesuai peraturan berlaku.

Pada  tahun yang sama, DKPP juga memecat sebanyak lima komisioner KPU Kabupaten Pamekasan karena dinilai tidak netral dalam menyelenggarakan Pilkada kabupaten setempat.

Semua komisioner KPU Pamekasan ini dinyatakan terbukti membuat keputusan yang tidak netral, tanpa mengkonsultasikan kepada institusi penyelenggara Pilkada yang ada di atasnya, dan cenderung merugikan salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati.

“Yang mengejutkan dan menjadi perhatian serius, sebanyak 13 ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 13 kecamatan di Kabupaten Pasuruan pada 2014 dipecat DKPP setelah dinyatakan bersalah usai menerima suap,” ucapnya.

Karena itulah pihaknya berharap pada tahapan pencalonan yang saat ini sedang berlangsung dalam rangka Pilkada serentak di 19 daerah di Jatim benar-benar menghasilkan keputusan yang tepat dan netral.

“Selama bekerja sesuai regulasi dan perundangan berlaku maka tidak akan ada potensi konflik. Bawaslu juga berharap peran masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang aman, tertib dan transparan,” katanya. [ant/as]