Kasus Kader Golkar Gresik Terjerat UU ITE Disidangkan

0
142 views
Terdakwa kasus UU ITE Andhi Mardi Utama sedang berkonsultasi dengan tim pengacaranya. (Foto: BG/Amn)

BeritaGresik.com – Kasus yang menimpa kader Partai Golkar Kabupaten Gresik, Andhi Mardi Utama, yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Rabu (5/4/2017).

Kasus tersebut bermula ketika pada 2016 lalu Andhi Mardi Utama mengirim sebuah gambar Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama foto bergambar Syaiful Arif, seorang pengusaha asal Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Foto yang dikirim di sebuah grup Whatshap Partai Golkar Gresik itu ternyata bukan foto biasa, tapi sebuah foto yang diduga sudah diedit dengan gambar lainnya. Sehingga foto itu mengandung makna yang berbeda.

Dalam sidang perdana di PN yang dipimpin oleh I Ketut Tirta itu, jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, dengan pasal 45 ayat 1, jo pasal 27 ayat 3 no 6 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008, dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Namun, terdakwa Andhi Mardi Utama tidak langsung memberikan eksepsi atau jawaban atas dakwaan tersebut. Ia terlihat berkonsultasi terlebih dulu dengan dua pengacaranya, yakni Nashihan dan Fatkul Arif.

Setelah berkonsultasi, terdakwa langsung menyampaikan pendapatnya di hadapan majelis hakim, bahwa eksepsi akan disampikan dengan pengacaranya. Dia meminta waktu untuk menyusun eksepsi.

Majelis hakim memberi waktu seminggu terhadap terdakwa untuk memberikan jawabannya. Setelah jaksa penuntut umum sepakat bahwa eksepsi di bacakan Rabu depan, I Ketut Tirta langsung mengetok palu tanda sidang pembacaan dakwaan ditutup.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa Nashihan menjelaskan, kliennya tidak ada niat jelek apapun saat mengirim gambar di grup WA Golkar. “Saat diproses di kepolisian, terdakwa sudah meminta maaf secara lisan kepada Pak Saiful Arif dan Pak Sambari,” kata Fatkul Arif, pengacara terdakwa.

Kasus ini baru pertama kali terjadi di Gresik. “Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua, agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mengirim gambar ataupun informasi,” kata Achamd Jidi, Direktur Lembaga Kajian PublikĀ  Gresik Institut. (amn)