Setor Rp 4,9 Miliar, Petrokimia Jadi Pembayar Pajak Terbesar

0
1,359 views
PT Petrokimia Gresik menduduki peringkat teratas dalam pembayaran PBB tahun 2016. (Foto: Sdm)
PT Petrokimia Gresik menduduki peringkat teratas dalam pembayaran PBB tahun 2016. (Foto: Sdm)

BeritaGresik.com – PT Petrokimia Gresik menduduki peringkat teratas dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016. BUMN produsen pupuk ini telah menyetorkan PBB perusahaan sebesar Rp 4,9 milliar.

Sementara pembayar pajak tertinggi kedua yakni PT Semen Gresik dengan nilai setoran PBB sebesar Rp 4,7 milliar. Disusul PT PLN PJB Gresik sebesar Rp 1,2 milliar, PT Wilmar Nabati Rp 643 juta dan PT Smelting sebesar Rp 532 juta.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyampaikan terima kasih kepada para Wajib Pajak (WP), terutama kepada sejumlah perusahaan besar yang ada di Gresik, karena telah membayar pajak perusahaan sebelum jatuh tempo.

Untuk tahun 2016 ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ditarget PBB untuk Perusahaan/badan sebesar Rp 82 milliar. Target itu lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp 75 milliar.

Sampai hari ini, penerimaan pajak sudah mencapai Rp 48,2 milliar atau 58,75%. “Meski saat ini belum tercapai, namun saya optimis pada pada batas akhir pembayaran nanti bisa terlampaui” ujar Bupati Sambari, Selasa (30/8/2016).

Selain memberi ranking perusahaan pembayar PBB tertinggi dan telah lunas, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yetty Sri Suparyati juga memberi ranking jumlah perusahaan yang lunas pajak dengan pembayaran tertinggi tiap kecamatan.

Kecamatan Gresik ada 9 perusahaan, Kebomas 23 perusahaan, Manyar 24 perusahaan, Wringinanom 9 perusahaan, Driyorejo 16 perusahaan, Menganti 9 perusahaan, Duduksampeyan, Panceng dan Ujungpangkah masing-masing 1 perusahaan.

“Total semua perusahaan yang sudah lunas PBB se Kabupaten Gresik sebanyak 93 perusahaan. Jadi para wakil dari 93 perusahaan tersebut saat ini kami undang untuk mengikuti acara bulan panutan pelunasan PBB,” pungkasnya. (sdm/as)