2020, Seluruh Kecamatan di Gresik Ditargetkan Jadi Zona Integritas

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengumpulkan seluruh camat dan aparatur kecamatan di Ruang Rapat Dinas PUTR Lantai III, Kamis (27/6/2019). (Foto: BG/As)

BeritaGresik.com – Setelah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura yang dijadikan pilot project sebagai Kecamatan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), tahun ini Pemkab Gresik menambah tiga kecamatan lagi yaitu Kecamatan Manyar, Duduksampeyan dan Driyorejo.  Sedangkan pada 2020, semua kecamatan sudah menjadi ZI, WBK dan WBBM.

Untuk percepatan program ini, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengumpulkan seluruh camat dan aparatur kecamatan di Ruang Rapat Dinas PUTR Lantai III, Kamis (27/6/2019).

Bupati yang didampingi Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya dan kepala Bagian Humas protokol Pemkab Gresik Sutrisno, meminta  seluruh aparatur kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya guna mempersiapkan pelaksanaan program ini.

“Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk menjalankan tugas sesuai tupoksi dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan tentang kecamatan yang baru yaitu PP nomer 17 tahun 2018 tentang kecamatan harus saudara pahami dan dijadikan pedoman untuk menjalankan tugas,” kata Sambari.

Merujuk pada aturan yang baru tentang kecamatan tersebut, Bupati berharap agar peran kecamatan bisa lebih efektif. Seluruh permasalahan kecamatan diharapkan bisa selesai di kecamatan.

Sambari yang menghadirkan Wahyudi Ismail sebagai narasumber dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur menghimbau, agar camat memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang baru.

Kepala Bagian Pemerintahan Nurul Puspita Wardani melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Sutrisno mengatakan, selain untuk persiapan perluasan wilayah ZI, WBK dan WBBM, kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan aturan baru PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

“Bedanya dengan aturan yang lama, pada aturan tersebut menjelaskan tentang kelurahan yang sebelumnya merupakan OPD yang berdiri sendiri. Nantinya kelurahan akan menjadi perangkat kecamatan, terutama dalam penganggaran,” kata mantan Camat Gresik ini.

Dia juga menjelaskan, bahwa pada aturan baru tersebut terdapat keharusan dalam penguatan fungsi Forum Koordinasi Pimpunan Kecamatan. (sdm/as)

No Response