Kementerian Desa: Pecat Pendamping Dana Desa Berpolitik

0
588 views

SURABAYA, BeritaGresik.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tak segan akan memecat pendamping dana desa yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015.

“Bagi pendamping yang memanfaatkan dana desa untuk politik, sanksinya dipecat,” ujar Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Achmad Erani Yustika, di Surabaya, Sabtu (27/6).

Dia berharap kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jika terjadi kejanggalan terhadap penggunaan dana desa. Masyarakat bahkan diminta tidak ragu melaporkan jika terjadi penyimpangan.

Saat ini sebagian besar dana desa sudah dicairkan melalui Kementerian Keuangan ke 461 kabupaten seluruh Indonesia. Dengan begitu, tinggal 23 kabupaten lagi yang belum dicairkan dengan alasan administrasi.

“Khusus Jatim hanya Kota Batu yang belum menerima dengan alasan sama. Targetnya, 30 Juni sudah cair, begitu juga 22 kabupaten lain,” tandasnya.

Setiap tahunnya, lanjut Yustika, pencairan dana desa dilakukan tiga tahapan, masing-masing dua kali 40% dan sekali 20%. Guru besar Universitas Brawijaya Malang itu mengaku sudah menyusun kode etik bagi para pendamping program agar tidak terlibat politik praktis.

Pada program itu, mayoritas setiap desa mendapat kucuran anggaran sekitar Rp280 juta. Namun, jumlah dana setiap desa beragam berdasarkan luas wilayah, infrastruktur dan jumlah penduduk.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Eko Sri Hariyanto mengaku akan turut mengawasi pendampingan dan akan bersikap tegas jika dalam prosesnya ada ketidakberesan.

“Kebetulan, tahun ini momentumnya bersamaan dengan Pilkada serentak. Jika tidak ada yang mengawasi maka rawan disalahgunakan. Kami tidak ingin masyarakat desa kecewa dan pendamping akan serius mengawasinya,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Zarkasi mengakui di wilayahnya hanya Kota Batu saja yang belum cair anggaran desanya. [ant/as]