Bupati Gresik Pimpin Deklarasi Anti Pungli

0
1,011 views
Penandatanganan deklarasi Gresik Anti Pungli. (Foto: Istimewa)
Suasana penandatanganan deklarasi Gresik Anti Pungli di Kantor Pemkab Gresik, Selasa (25/10/2016). (Foto: Istimewa)

BeritaGresik.com – Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama anggota Forpimda dan pimpinan ormas di Kabupaten Gresik menandatangani deklarasi Gresik anti pungutan liar (pungli) di Ruang Mandala Bakti Praja Pemkab Gresik, Selasa (25/10/2016).

Sambari mengatakan, deklarasi anti pungli ini merupakan komitmen Pemkab Gresik dalam mendukung gerakan nasional anti pungli yang dicanangkan Presiden Joko Widodo lewat Perpres Nomor 87/2016 tentang Saber Pungli.

Namun menurut Sambari, pihaknya telah lebih dulu melaksanakan kebijakan anti pungli ini setelah sebelumnya mengeluarkan surat edaran Nomor 356/436/437.12/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 tentang Pungutan Liar.

Surat edaran tersebut memuat larangan keras melakukan pungutan biaya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu disampaikan kepada seluruh SKPD serta institusi yang ada di lingkungan Pemkab Gresik.

“Saya sudah melaksanakan kebijakan anti pungli mulai saya menjabat dulu. Pada 22 Nopember 2010, saat penerimaan sebanyak 213 PNS kami memberlakukan penyaringan dengan test murni,” ujarnya.

Tak hanya itu, sejak melakukan mutasi pertama, Bupati Sambari mengaku tidak pernah meminta imbalan sedikit pun kepada pejabat yang telah dia dilantik. “Silahkan tanya kepada pejabat yang telah saya lantik,” ucap Sambari.

Sambari juga menyatakan, pihaknya siap melaksanakan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) terhadap instansi yang ada dibawahnya. “Kalau diperkenankan, saya akan bertindak lebih keras,” tegas Sambari.

Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim yang didampingi Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi menyatakan, sebelum acara deklarasi anti pungli ini, pihaknya telah mengumpulkan surat pernyataan anti pungli dari para Kepala SKPD.

“Surat pernyataan itu dibuat dan ditulis sendiri serta dibubuhi materai oleh yang bersangkutan, kemudian dikumpulkan ke BKD Gresik,” papar Qosim.

Wabup Qosim juga menyatakan senang dan mendukung program pemerintah pusat ini karena memang menginginkan Pemerintah Kabupaten Gresik ini bersih.

”Kami siap menindak tegas PNS maupun ASN yang melakukan pungli terutama di sektor pelayanan publik. Kami juga akan melakukan pengawasan internal yang melekat dan membuka akses pengaduan masyarakat,” tandas Qosim.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Mahin mengaku telah berkirim surat anti pungli kepada seluruh kepala UPTD Dinas pendidikan serta Kepala SMP dan SMA se Kabupaten Gresik.

Larangan meliputi pengadaan seragam oleh sekolah, larangan menjadi distributor atau pengecer buku kepada semua unsur yang ada di Dinas Pendidikan, ser larangan study wisata ke luar daerah. (sdm/as)