Komisi A DPRD Gresik Siapkan Ranperda Perlindungan Konsumen

0
366 views
Public hearing DPRD Gresik, Senin (25/4/2016). (Foto: BG/Wan)
Public hearing DPRD Gresik, Senin (25/4/2016). (Foto: BG/Wan)

BeritaGresik.com – Komisi A DPRD Gresik mulai menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Konsumen. Peraturan ini merupakan salah satu dari tujuh Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD.

Rencananya, peraturan itu nantinya bakal memuat perselisihan yang marak terjadi belakangan ini. Diantaranya, perselisihan finance dengan pembeli. Kemudian perselisihan antara developer atau pengembang dengan pembeli.

Selain itu, peraturan tersebut juga akan memuat persoalan yang kerap muncul dalam konteks jual beli online. Ketiga masalah tersebut belakangan ini sering terjadi, namun selalu sulit diselesaikan.

Materi itu mengemuka dalam public hearing yang digelar di ruang Paripurna. Rapat dipimpin Mudjid Ridwan dan didampingi Ketua Komisi A Suparno Diantoro, serta Reka Dewantara dari Universitas Brawijaya Malang selaku tim ahli.

Materi perselisihan finance, deleveloper dan bisnis online mengemuka saat sesi masukan. Dalam kesempatan itu, Kepala Desperondagkop UKM M Najikh menyoal munculnya perselisihan finance dan pengembang. Sebab, kedua masalah itu kerap muncul dan perlu penyelesaian.

“Terus apakah kedua masalah itu tidak perlu dimasukkan dalam pasal-pasal Ranperda Perlindungan Konsumen. Karena saat ini kerap muncul dan tidak gampang diselesaikan,” ungkapnya.

Sementara Bagian Administrasi Hukum Setkab Gresik mempertanyakan trend bisnis online. Meski saat ini belum begitu tampak ada perselisihan, namun dia melihat fenomena yang luar biasa bisnis dengan online, dan perlu dimasukkan.

“Ini untuk antisipasinya. Sebab, bisnis online saat ini lagi booming. Supaya kelak tidak terlambat, makanya kami juga berharap untuk memasukkan pasal perselisihan bisnis online,” ujarnya.

Karena banyaknya persoalan tersebut, baik perwakilan Bagian Adm Hukum maupun Kadisperindagkop UKM M Najikh mengusulkan perlunya dibentuk Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) yang hingga kini belum dibentuk.

Menyikapai hal itu, Reka Dewantara mengaku dapat memahami masukan tersebut. Sebab, masalah finance, pengembang dan online saat ini lagi trend. Karena iuu, perlu dimasukkan dalam pasal agar ke depat tidak repot.

“Makanya, kami akan mengakomodir dalam pasal-pasal. Termasuk di antaranya dalam Ranperda nantinya akan muncul BPSK. Karena memang perselisihan yang muncul dalam konsumen itu domain BPSK,” tukasnya.

Mujid Ridwan, selaku pimpinan rapat menyatakan, semua masukan akan dimasukkan dalam draf penyusunan Ranperda Perlindungan Konsumen. Lalu, pekan depan akan dimasukkan dalam Paripurna untuk disahkan dan dibahas menjadi ranperda inisiatif. (adv/wan)