Sertifikat Tanah Prona di Bawean Dipungut Biaya

0
964 views
Sertfikat tanah
Sertfikat tanah

BeritaGresik.com – Pembuatan serifikat tanah lewat Program Operasi Nasional Agraria (Prona) 2016 di Pulau Bawean diduga syarat adanya praktik pungutan liar oleh aparat desa. Padahal, sertifikat Prona diberikan secara gratis kepada warga.

Namun dalam pelaksanaannya di pulau Bawean, pihak desa diduga mengutip sejumlah biaya kepada masyarakat yang hendak membuat sertifikat tanah. Biaya yang di kenakan bervariatif, mulai dari Rp 300 ribu sampai Rpb750 ribu.

Salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya membenarkan jika aparat desa memungut biaya pembuatan sertifikat tanahnya. “Ia, di kenakan biaya, semuanya sama biaya materai Rp 750 ribu,” ujar dia, Rabu (20/4/2016).

Rifai, warga Tajung Sungairujing menilai penarikan biaya pembuatan sertifikat tanah oleh aparat desa yang menerima program prona dari BPN sangat tidak pantas, karena program prona itu gratis. “Ini pembodohan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Sangkapura Abdul Adim malah memilih bungkam ketika ditanya terkait dugaan adanya praktik pungli dalam pembuatan sertifikat tanah prona di Bawean. Dia meminta hal itu ditanya langsung ke aparat desa terkait.

“Saya tidak tahu tentang itu, langsung aja berurusan dengan Ketua AKD Bapak Abdul Aziz, kepala desa Daun, karena saya tidak punya kapasitas tentang itu” kata Adim di sela acara MoU Beasiswa BSF 2016 di MA Hasan Jufri, senin (18/4).

Terpisah, Abdul Aziz, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kecamamatan Sangkapura mengakui jika pembuatan sertifikat tanah prona itu gratis. Namun, ada beberapa biaya yang di bebankan ke peserta, seperti materai, biaya mutasi tanah, surat keterangan riwayat tanah dan biaya konsumsi.

Dia menambahkan, bahwa tidak ada kesepakatan di antara para kepala desa untuk mematok kisaran biaya. Namun dianjurkan agar biaya maksimal dalam pembuatan sertifikat tanah melaui program prona itu sebesar Rp500 ribu.

“Rp 500 ribu itu sebenarnya bukan kesepakatan, tergantung desa masing- masing. Kalau di desa Daun ada yang Rp300 ribu, 400 ribu, kalau memang ada yang Rp 750 ribu itu nanti saya beri teguran “imbuhnya. (gfr)