Panmus Kode Etik DPRD Gresik Setujui Usul Wajib Pakai Kopyah

0
408 views
DPRD Kabupaten Gresik
DPRD Kabupaten Gresik

BeritaGresik.com – Sejumlah usulan hasil rapat Panmus (Panitia Musyawarah) Kode Etik DPRD Kabupaten Gresik telah disepakati oleh seluruh anggota Panmus dan siap untuk dibawa ke rapat Paripurna, Selasa (19/4/2016).

Selain menyetujui panggilan “Yang Mulia” dalam sidang etik Badan Kehormatan (BK), Panmus juga menyetujui usulan kewajiban memakai Kopyah bagi anggota Dewan saat sidang Paripurna.

Ketua Pansus Kode Etik DPRD Gresik M Zulfan Hasyim mengatakan,¬†usulan panggilan “Yang Mulia” itu hanya untuk Badan Kehormatan (BK) yang menyidangkan kode etik, bukan untuk semua anggota Dewan.

“Usulan ini telah disepakati, selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna,” kata Zulfan usai rapat finalisasi Pansus Kode Etik di gedung Dewan Gresik, Selasa (19/4/2016).

Meski menggunakan panggilan Yang Mulia, namun pada saat sidang, BK tidak menggunakan Toga layaknya hakim. Alasannya, BK bukan lembaga peradilan seperti halnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

“Disahkan atau tidaknya usulan (panggilan Yang Mulia) ini tergantung di Paripurna nanti. Jika semua menyetujui, berarti bisa disahkan,” ujar politisi dari Fraksi PKB di DPRD Gresik itu.

Selain tentang panggilan Yang Mulia, usulan yang sudah final dan siap dibawa ke rapat Paripurna pada Selasa (19/4) adalah ketentuan penggunaan kopyah bagi semua anggota Dewan saat mengikuti rapat Paripurna.

Usulan peraturan yang mewajiban menggunakan kopyah saat sidang Paripurna ini juga sudah disepakati. “Saat finalisasi, seluruh anggota menyepakati terkait penggunaan kopyah saat sidang paripurna berlangsung,” ucap Zulfan.

Usulan menggunakan kopyah ini merupakan hasil studi banding di Bali. Di sana, sudah ada ketentuan yang mewajibkan anggotanya menggunakan kopyah saat sidang paripurna.

“Bahkan, di sana itu jika anggota Dewan lupa membawa kopyah, sekwan berkewajiban untuk menyediakannya,” urainya.

Namun demikian, sejauh ini belum semua anggota Dewan sepakat dengan rencana atau usulan tersebut. Moh Syafi’ AM misalnya, anggota dewan dari PKB ini mempertanyakan landasan hukum kewajiban memakai kopyah saat Paripurna.

“Landasan hukumnya apa? Kenapa menggunakan kopyah harus diwajibkan,” ujarnya mempertanyakan usulan tersebut. (wan)