DPRD Gresik Kritisi Buruknya Pelayanan IMB

0
230 views
Rapat Paripurna DPRD Gresik, Selasa (17/5/2016). (Foto: BG/Wan)
Rapat Paripurna DPRD Gresik, Selasa (17/5/2016). (Foto: BG/Wan)

BeritaGresik.com – DPRD Gresik mengkritisi kinerja pemerintah terkait pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kritik itu dilontarkan anggota Dewan mengingat banyaknya bangunan berdiri tanpa mengantongi IMB, termasuk milik Pemkab Gresik sendiri.

Itu disampaikan anggota Dewan dalam Rapat Paripurna melalui Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Gresik terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemkab Gresik di Kantor DPRD Gresik Selasa (17/5/2016).

Dalam pandangan umumnya, para juru bicara fraksi yang ada di DPRD Gresik secara terang-terangan menyerang kinerja eksekutif. Pemkab Gresik dinilai lamban menyikapi keberadaan sejumlah bangunan yang tidak nemiliki IMB.

“Fraksi PKB mendukung dilanjutkannya pembahasan terhadap Ranperda IMB. Mengingat selama ini banyak sekali bangunan berdiri sebelum IMB-nya terbit, dan sanksinya tidak jelas,” kata juru bicara dari Fraksi PKB, Ruspandi

Dengan adanya Perda tentang IMB, Fraksi PKB berharap pemerintah nantinya bisa lebih tegas menindak siapapun yang melakukan pelanggaran. Tak terkecuali jika yang melanggar itu institusi dari pemerintah sendiri.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar, dalam pandangan umumnya juga menyambut baik Ranperda tentang IMB. Golkar menilai, tersebarnya pengaturan IMB di Kabupaten Gresik berdampak pada tumpang tindihnya peraturan.

Dengan terbitnya Ranperda tentang IMB diyakini akan menyinkronisasikan berbagai peraturan tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang menyulitkan penerbitan IMB akibat multi tafsir.

“Namun, masih terdapat kelemahan terutama dalam praktik di lapangan. Selama ini, sering kali prosedur IMB diabaikan, sehingga banyak kasus bangunan yang telah berdiri belum memiliki IMB,” kata juru bicara Fraksi Golkar.

Juru bicara Fraksi PPP l, lilik, menyebut bahwa Ranperda IMB membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Alasannya, ada tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana SOP terkait batasan waktu pengajuan IMB? Karena sampai sekarang semua itu tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PDIP menekankan agar Ranperda IMB bisa mengatasi persoalan pelik yang selama ini terjadi, yakni proses perizinan IMB di Gresik yang terkenal lama dan mahal. (wan/adv)