BW Nilai, Negara Perlu Partisipasi Publik untuk Pemberantasan Korupsi

0
288 views

JAKARTA, BeritaGresik.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto (BW) menilai pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil jika Negara tidak melibatkan partisipasi publik.

Karenanya, sudah saatnya masyarakat dilibatkan secara langsung dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini saya usulkan sebagai langkah jitu menyempitkan ruang gerak koruptor yang sudah sangat mengakar,” kata BW saat menjadi pembicara dalam sebuah Diskusi yang diselenggarakan Iwarda Peduli Indonesia di hotel mega proklamasi, Jakarta, Rabu (18/03/2015)

Aparat penegak hukum dan masyarakat harus sama-sama bergerak menjadi ujung tombak yang bisa melengkapi satu sama lain. “Sekarang pertanyaannya apakah pemerintah mau memberikan ruang dan kesempatan rakyat berpartisipasi melalui sebuah sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan?,” kata BW.

BW mengingatkan publik akan bahaya dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Persoalan yang utama ada oligarki koruptor yang menghadang, ketika koruptor, penegak hukum, dan media bersatu. “Karenanya perlu dilakukan terobosan guna melawannya. Jadi, harus ada revolusi dalam pemberantasan korupsi,” pesan BW.

“Jika bisa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, apalagi bisa berperan aktif membongkar suatu kasus korupsi hingga berhasil mengembalikan dana dari kerugian negara, maka saya mengusulkan agar publik bisa mendapatkan 20% dari dana yang dikembalikan itu. Dengan begitu, ini akan menjadi revolusi pemberantasan korupsi yang masif,” jelas BW.

Bambang menyampaikan, tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi juga terkait dengan perlawanan balik para koruptor.

“Pada saat lembaga penegak hukum yang sedang melakukan penanganan, kemudian dilawan oleh penegak hukum lainnya maka timbul sengketa kewenangan,” urai dia menjabarkan tantangan yang dihadapi.

Sementara itu, Ketua Iwarda Peduli Indonesia, Trubus Rahardiansah, menambahkan, KPK dan Polri masih terlibat dalam konflik. Sehingga dikhawatirkan dapat memberikan ruang gerak bagi para koruptor.

“Demi mengawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, berbagai elemen masyarakat dengan segala variannya terus melakukan perlawanan untuk memastikan kedua instistusi tetap berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya bangsa memberantas tindak pidana korupsi,” bebernya.

Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh terus berlama-lama terbuai dengan konflik kepentingan masing-masing dan larut dalam kemelut kedua lembaga tersebut.

“Iwarda Peduli Indonesia ingin berkontribusi lebih nyata dengan mengungkap konflik KPK dan Polri yang berdampak luas. Karena ini khawatirkan dapat mengganggu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan harapan dapat diperoleh sebuah rumusan cara-cara komprehensif dalam penyelesaian sengketa antarlembaga tanpa menyisakan masalah baru,” pungkasnya.