Telat 7 Menit, Permohonan Sengketa Pilkada Gresik Ditolak

0
912 views
Sidang pleno pengucapan putusan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/1). (ANTARA/Akbar Nugroho)
Sidang pleno pengucapan putusan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/1/2016). (ANTARA/Akbar Nugroho)

BeritaGresik.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik, yang diajukan pasangan calon Husnul Khuluq dan Rubaie (Berkah). Para hakim MK beralasan, panitera MK baru menerima permohonan gugatan pasangan calon itu tujuh menit setelah tenggang waktu berakhir.

Dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (18/1), Hakim I Gede Dewa Palguna mengatakan, KPUD Gresik menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 16 Desember 2015, tepatnya pada pukul 16.30 WIB.

Sesuai pasal 157 ayat (5) pada UU Nomor 1/2015 tentang Pilkada dan pasal 5 ayat (1) Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada, permohonan gugatan Pilkada Gresik dapat diajukan paling lambat tanggal 19 Desember pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan catatan yang diperoleh dari panitera MK, kuasa hukum pasangan Husnul dan Rubaie baru mendaftarkan permohonan gugatan pada 19 Desember 2015, pukul 16.37 WIB.

“Berdasarkan penilaian fakta di atas, pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu, sehingga permohonan tidak dapat diterima,” ujar Hakim Arief Hidayat saat membacakan keputusan.

Sementara itu, kuasa hukum pasangan Berkah, Muhammad Sholeh, menyalahkan KPUD Gresik atas keputusan MK tersebut.

Manurut dia, kliennya tidak akan terlambat mendaftarkan gugatan jika penyelenggara pilkada menyerahkan surat keputusan penetapan rekapitulasi hasil suara pada tanggal 16 Desember 2015.

Semula Sholeh beranggapan, tenggang waktu pendaftaran gugatan berakhir pada 20 Desember karena menerima SK penetapan pada tanggal 17 Desember.

“Kami tidak segera diberikan SK penetapan KPUD, padahal itu obyek sengketa. Tanpa SK itu kami tidak bisa menggugat,” ucapnya usai sidang. [cnn/as]