Pembahasan 4 Raperda Terancam Dihentikan, Ada Apa?

0
333 views
Kantor DPRD Gresik
Kantor DPRD Gresik

BeritaGresik.com – Biaya pembahasan hingga pengesahan satu Peraturan Daerah (Perda) mencapai Rp 783 juta. Namun, anggaran besar tak membuat Program Legeslasi Daerah (Prolegda) di DPRD Kabupaten Gresik berjalan mulus.

Pada tahun ini, DPRD Kabupaten Gresik bersama Pemkab Gresik sepakat bakal membahas sebanyak 34 Raperda yang dibagi dalam dua tahap. Setiap tahap ada 17 Raperda yang digarap dengan pagu anggaran sebesar Rp 4,7 miliar.

Namun demikian, target itu meleset. Dalam Prolegda tahap pertama yang kini berlangsung hanya 10 Raperda yang akhirnya masuk tahap pembahasan. Sebagian Raperda inisiatif DPRD (7 raperda). Sisanya usulan dari Pemkab.

Persoalan muncul ketika pembahasan hampir selesai. Dari 10 Raperda tersebut, 4 Raperda di antaranya dikaji ulang gara-gara ada UU baru tentang Disabilitas. Sementara Raperda usulan Dewan masih mengacu UU yang lama.

4 Raperda itu di antaranya, pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan, perlindungan penyandang disabilitas, Raperda penyelenggaraan perlindungan konsumen dan Raperda tetang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembahasan Raperda tentang Kewenagan Urusan Pemerintahan juga akan dihentikan, sebab Raperda usulan Pemkab itu tidak punya payung hukum alias belum ada PP yang mengaturnya.

Pembahasan raperda tentang BUMDes dan perlindungan konsumen masih jadi perdepatan panas. Dengan begitu, hanya tinggal 6 Raperda yang pembahasannya bisa dilanjutkan. Padahal, anggaran prolegda Rp 4,7 miliar sudah disiapkan.

Jika dikalkulasi, biaya satu perda tembus Rp 784 juta. Legislator pun tidak mau disalahkan atas persoalan itu. Mereka menyebut, timpangnya jumlah Raperda yang dibahas dengan realisasi akibat sedikitnya usul Raperda dari eksekutif.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun, tim hukum pemkab malah terkesan ogah. Terbukti raperda usulan pemkab sangat jauh dari target yang sudah disepakati,” kata anggota Pansus Raperda, M Syafi’ A.M.

Terkait mahalnya biaya pembahasan Raperda, menurut dia hal itu masih bisa disiasati. Salah satunya dengan memperbanyak raperda yang dibahas pada prolegda periode kedua nanti.

Wakil Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) Noto Utomo mengatakan, kepastian jumlah raperda yang akan dilanjutkan masih menunggu hasil konsultasi ke Gubernur Jatim. (wan)