Aturan Parkir Berlangganan di Gresik Dicabut

0
489 views
Sejumlah anggota DPRD Gresik sedang mengikuti Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Gresik,Senin (15/2/2016). Rapat paripurna tersebut penyampaian laporan Komis B dan Pengembalian keputusan terhadap perubahan kedua atas Perda Retribusi Jasa Umum. (Foto: BG/Wan)
Sejumlah anggota DPRD Gresik sedang mengikuti Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Gresik,Senin (15/2/2016). (Foto: BG/Wan)

BeritaGresik.com – Aturan tentang parkir berlangganan akhirnya dicabut. Penghapusan aturan tersebut dilakukan karena dianggap membebani masyarakat Gresik, khususnya warga yang jarang bepergian ke kawasan kota.

Pencabutan aturan parkir berlangganan ini dilakukan melalui rapat paripurna Penyampaian Laporan Komisi B DPRD Gresik dalam Pengambilan Keputusan Perubahan rencana peraturan daerah (Raperda) Retribusi Jasa Umum Gresik, di Gedung DPRD, Senin (15/2/2016).

Raperda tersebut mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4/2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini disetujui DPRD Gresik.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdul Hamid. Sementara laporan tentang Raperda Retribusi Jasa Umum dibacakan oleh Ketua Komisi B M. Subki, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat Dapil VII Pulau Bawean.

Ketua DPRD Abdul Hamid mengatakan, Perda tentang parkir berlangganan sudah ditolak di Mahmakah Agung (MA). Karena itu, jika tidak segera dilakukan perubahan, maka tindakan memungut biaya parkir kendaraan yang diparkir di tepi jalan dapat dikatakan ilegal.

“Makanya kita coba mempercepat khusus untuk Perda perubahan parkir berlangganan ini. Sehingga nanti apapun setelah ini, kita secara hikum sudah bisa memungut retribusi parkir ini,” kata Hamid kepada wartawan usai sidang paripurna.

Sementara bagi yang sudah terlanjur membayar parkir berlangganan saat Perda ini diberlakukan 2014 lalu, mereka rencananya akan diberikan kartu berlangganan berupa voucher. “Kalau untuk pengembslian uang rasanya tidak mungkin,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Gresik M. Subki mengatakan, adanya perubahan dalam Perda Nomor 4/2011 karena ingin menertibkan administrasi dalam pengaturan peraturan daerah. “Secara khusus ingin meringankan beban masyarakat,” kata Subki.

Selama ini tarif parkir berlangganan dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk kendaraan jenis bus, truk dan kendaraan besar dikenakan retribusi Rp 60.000/tahun, roda 4 Rp 40.000, dan roda 2 Rp 15.000 per tahun. (wan)