PPP Gresik Versi Surabaya Dorong Upaya Islah

0
645 views
Wakil Ketua DPRD Gresik dari Fraksi PPP, Nur Qolib (Foto: Wan)
Wakil Ketua DPRD Gresik dari Fraksi PPP, Nur Qolib (Foto: Wan)

BeritaGresik.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan PPP di bawah pimpinan Djan Faridz menyebabkan gejolak di tingkat kepengurusan DPC. Salah satunya terjadi di kepengurusan DPC PPP Kabupaten Gresik.

Kedua kepengurusan DPC PPP Gresik di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy dan Ketua Umum DPP PPP versi Djan Faridz sama-sama mengklaim sebagai kepengurusan yang sah dan punya legitimasi.

Kondisi di atas diperparah dengan adanya perbedaan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung dalam Pilkada Gresik 2015. Akibatnya, dua kubu mulai terlibat perseteruan secara terbuka, bahkan saling ancam.

“PPP Gresik tetap kompak menjalankan organisasi di bawah kepemimpinan Muktamar Surabaya sampai terbitnya SK Menkumham yang baru dan Fraksi PPP Gresik tetap tunduk serta patuh kepada DPC di bawah kepengurusan Ahmad Nadlir dan Nur Qolib,” kata Nur Qolib, yang juga Wakil DPRD Gresik, Kamis (12/11/2015).

DPC PPP Gresik bahkan dikatakan siap mendukung dan mengamankan kebijakan DPP, DPW dan DPC untuk mengambil langkah yang pasti bagi kemenangan Muktamar Surabaya, termasuk kebijakan mendukung pasangan Berkah di Pilkada Gresik.

Menurut Nur Qolib, DPC PPP Gresik menyerahkan nasib kepengurusan PPP yang sah kepada DPP. Kendati begitu, pihaknya mendesak agar dilakukannya penyelesaian kemelut di PPP dengan jalan islah.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Gresik versi Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz, Ali Muchid, mengatakan, pihaknya mengacu pada putusan MA yang telah mengabulkan gugatan yang diajukan DPP PPP versi Djan Faridz.

“Selama ini belum kita undang dewan-dewan dari PPP Gresik. Kalau mendengar mereka bangkang putusan MA, ya tinggal PAW (Penggantian Antar Waktu, Red) sesuai amanah DPP versi Djan Faridz,” kata Ali Muchid. [wan]